#omnibuslaw #dpr#uuciptakerja

Penjelasan DPR Terkait Perbedaan Jumlah Halaman UU Ciptaker

( kata)
Penjelasan DPR Terkait Perbedaan Jumlah Halaman UU Ciptaker
Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan.Medcom.id/Githa Farahdina


Jakarta (Lampost.co) -- DPR mengklarifikasi terkait polemik adanya perbedaan halaman dalam finalisasi draf Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Perbedaan terjadi karena teknis pengetikan draf, terkait ukuran kertas dan jenis huruf yang digunakan.

"Mengenai jumlah halaman, itu adalah mekansime pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas yang diketik," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020. 

Azis menjelaskan kertas dan font draf UU Ciptaker yang disahkan Badan Legislasi (Baleg) masih menggunakan ukuran biasa. Belum menerapkan standar penulisan sesuai aturan.

"Sehingga besar tipisnya, yang berkembang ada 1.000 sekian, ada tiba-tiba 900 sekian," ujarnya.

Berita terkait: UU Ciptaker Dibahas DPR Bersama Buruh hingga Pengusaha 88 Kali

Setelah diperbaiki Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sesuai legal paper yang diatur, draf final UU Ciptaker berjumlah 812 halaman. Jumlah tersebut terdiri atas pasal, keterangan, atau penjelasan ketentuan UU Ciptaker.

"Kalau sebatas UU Ciptaker hanya sebatas 488 halaman, ditambah penjelasan menjadi 812 halaman," katanya.

Azis memastikan perbaikan hanya sebatas format. Sementara itu, substansi UU Ciptaker tetap mengacu pada hasil keputusan panitia kerja (panja). "Yang diketok di rapat paripurna adalah naskah yang dikirim Baleg," ujar dia.

Halaman UU Ciptaker menjadi sorotan. Sebab, draf UU terdiri dari lima versi selama finalisasi. Versi 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman.

Medcom







Berita Terkait



Komentar