#pilkadaserentak

Penjabat Kepala Daerah Tidak Bisa Ikuti Pilkada Serentak 2024

( kata)
Penjabat Kepala Daerah Tidak Bisa Ikuti Pilkada Serentak 2024
Ilustrasi diunduh Jumat, 13 Mei 2022. (Foto: Istimewa)


Jakarta (Lampost.co) -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik menegaskan penjabat (pj) kepala daerah tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).
 
"Tidak pada posisi sebagai pj, kecuali berhenti (sebagai pj)," ujar Akmal di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Mei 2022.
 
Larangan pj kepala daerah mencalonkan diri di pilkada tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf q UU Pilkada. Pasal itu menyebutkan salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah tidak berstatus sebagai pj kepala daerah.

Kendati demikian, apabila pj ingin maju dalam pesta demokrasi diharuskan berhenti dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sehingga, pj tidak bisa mundur sebagai kepala daerah secara mendadak untuk ikut pilkada.
 
"(Contoh) Pilkada 2024, dia pj sampai September 2024, ya enggak bisa maju pilkada. Sekian bulan harus mundur," terang Akmal.
 
Akmal yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat memastikan tidak maju dalam Pilkada 2024. Ia akan fokus untuk menyelesaikan persoalan di wilayahnya.
 
"Kami akan mencoba memberikan pengabdian ke masyarakat. Jujur memetakan apa adanya agar kepala daerah teprilih bisa melihat ini lo kondisi daerah. Kami enggak ada beban. Apa potret itu akan digunakan? Tergantung kepada kepala daerah terpilih," terang dia.


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar