#beritalampung#pelayananpublik

Lampung Upayakan Kualitas Pelayanan Publik

( kata)
Lampung Upayakan Kualitas Pelayanan Publik
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Kegiatan ini sebagai upaya mencegah pelayanan publik dari malaadministrasi yaitu perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. 

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Hendi Renaldo menyampaikan bahwa penilaian ini merupakan salah satu upaya pencegahan malaadministrasi.

"Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya pencegahan malaadministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik yang dijadikan acuan kualitas," ujar dia, Selasa, 2 Agustus 2022. 

Selain hal itu, Hendi juga menyampaikan dimensi dan variabel yang akan dinilai diantaranya input, mencakup kompetensi penyelenggara serta sarana dan prasarana yang disediakan dalam menunjang pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009. Kemudian proses, mencakup standar pelayanan yang diberikan.

"Kemudian output yang mencakup persepsi maladministrasi atau persepsi dari pengguna layanan terkait,. Kemudian pengaduan, mencakup mekanisme pengelolaan pengaduan antar pemberi pelayanan dan pengguna pelayanan," kata dia. 

Adapun bentuk-bentuk maladministrasi diantaranya, penyimpangan prosedur, tindakan diskriminatif, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, permintaan imbalan, dan lainnya.

"Tindakan malaadministrasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tindakan ini juga bisa dilakukan oleh lembaga seperti, BUMN, BUMD, BHMN, swasta, bahkan perorangan," jelas dia. 

Ia mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis tindakan maladministrasi yang sering terjadi, salah satunya penundaan berlarut. Hal ini dilakukan dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. 

"Seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur waktu sehingga proses administrasi tersebut tidak tepat waktu seperti yang sudah ditentukan, hal ini mengakibatkan pelayanan publik yang tidak ada kepastian," katanya. 

Menyikapi hal tersebut, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Senen Mustakim mengatakan jika pihaknya akan mensosialisasikan hal tersebut (penerapan) kepada seluruh stakeholder yang bergerak di bisang pelayanan publik. 

"Sehingga penerapan berjalan dengan baik, dan memberikan pelayanan yang prima. Apalagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, harapannya dapat memberikan kesan yang memberikan kepuasan masyarakat," tutup dia.

Adi Sunaryo






Berita Terkait



Komentar