#Pilkada#Pesawaran

Pengusutan Kasus Dugaan Politik Uang di Pesawaran Dihentikan

( kata)
Pengusutan Kasus Dugaan Politik Uang di Pesawaran Dihentikan
Koordinator Sentra Gakkumdu Pesawaran Mutholib. Dok


Pesawaran (Lampost.co) -- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pesawaran menghentikan kasus dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Gedongtataan. Penghentian perkara dilakukan karena tidak memenuhi unsur yang tertuang dalam Undang-undang Tahun 2015 Pasal 187A.

Koordinator Sentra Gakkumdu Mutholib mengatakan, setelah melakukan rapat dan mendengar seluruh pandangan, baik dari kejaksaan, Kepolisian, Bawaslu, dan tim ahli dari Unila, pihaknya menyatakan kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk pemberian sanksi. 

"Sebelumnya kami sudah meminta keterangan dari beberapa saksi terkait dengan temuan di lapangan, dan dari keterangan para saksi dan terlapor, setelah itu kita mendengarkan pandangan dari setiap instansi yang tergabung dalam Gakkumdu, dan pada akhirnya kita menyimpulkan kalau kasus tersebut tidak memenuhi unsur untuk kita lanjutkan ke ranah hukum," jelasnya. Selasa, 15 Desember 2020.

Saat ini, lanjutnya, Sentra Gakkumdu Pesawaran sedang melakukan registrasi terkait dugaan maladminstrasi yang terjadi di Kecamatan Teluk Pandan.

"Sebelumnya, Panwascam Teluk Pandan menemukan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 07 Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan, yang mana ada masyarakat yang melakukan pencoblosan namun dengan undangan orang lain, nah hari ini kita akan melakukan registrasi perkara tersebut," tegasnya.

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Telukpandan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Iwan Kurnia mengatakan, informasi yang diterima Panwascam setempat menyebut adanya dugaan penggunaan undangan atas nama orang lain untuk melakukan pencoblosan. 

"Terduga atas nama Arisandi Kusuma Dewi, warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang bersangkutan datang ke TPS untuk menyalurkan suara, setelah mencoblos, ternyata panitia TPS baru mengetahui bahwa nama dalam undangan pencoblosan dan KTP tidak sesuai," jelasnya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar