#Mudik#Lebaran

Pengusaha Bus AKAP Minta Larangan Mudik Dicabut

( kata)
Pengusaha Bus AKAP Minta Larangan Mudik Dicabut
Suasana bengkel bua AKAP / medcom.id/ Rhobi Shani


Kudus (Lampost.co) -- Larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021 yang dikeluarkan pemerintah pusat menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya, pengusaha bus antarkota antarprovinsi (AKAP) meminta agar kebijakan tersebut bisa dicabut.

Direktur PO Shantika, Suhartono, mengatakan larangan mudik menjadi kabar buruk bagi sektor transportasi. Mengingat, mudik Lebaran merupakan momen yang ditunggu-tunggu para pengusaha otobus. Kelonggaran kebijakan mudik Lebaran diharapkan dapat untuk menutupi kerugian selama pandemi.

"Lebaran tahun lalu, pemerintah sudah melarang mudik. Lebaran tahun ini juga dilarang. Ibaratnya itu, luka tahun lalu belum sembuh. Ini masih dilukai lagi," ujar Suhartono, Selasa, 13 April 2021.

Suhartono menilai, larangan mudik mengancam matinya perekonomian masyarakat. Mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) masal pada sektor transportasi hingga mematikan perekonomian pengusaha mikro. Seperti pengusaha asongan di jalanan hingga pengusaha oleh-oleh.

Tak hanya itu, larangan mudik Lebaran juga mengakibatkan menjamurnya jasa transportasi ilegal. Seperti munculnya kendaraan pelat hitam hingga kendaraan angkutan barang untuk mengangkut pemudik.

"Berkaca dari tahun lalu, kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran mengakibatkan pemudik pada nekat. Ada yang naik travel ilegal hingga naik tronton. Ini berbahaya," kata Suhartono.

Suhartono meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan mudik. Kemudian menggantinya dengan pembolehan mudik dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

"Mestinya mudik Lebaran tidak dilarang. Tetap diperbolehkan, namun dengan penerapan protokol kesehatan ketat," jelasnya.

Ketua DPC Organda Kudus, Mahmudun, menilai kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran dan memperbolehkan pembukaan sektor pariwisata sebagai sebuah inkonsistensi.

"Ini kan sebuah inkonsitensi. Kalau pariwisata boleh buka. Kami mohonlah, pemerintah juga bisa mendengar jeritan hati kami para pelaku jasa trasportasi. Toh ini mudik setahun sekali," kata Mahmudun.

Winarko







Berita Terkait



Komentar