#huntara#hunian#bencana

Pengungsi di Huntara Butuh Kepastian

( kata)
Pengungsi di Huntara Butuh Kepastian
Hunian Sementara di Desa Banding. (Lampost.co/Juwantoro)

BENCANA tsunami Selat Sunda yang melanda Lampung Selatan pada Desember 2018 terus menyisakan sejumlah persoalan. Satu di antara sejumlah persoalan itu adalah masa pemulihan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana tsunami.

Kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperpanjang masa pemulihan huntara bagi korban terdampak bencana tsunami hingga satu bulan. Sebelumnya, dalam penanganan bencana tsunami di Lampung Selatan, pemkab telah melalui berbagai tahapan. Sejak Minggu (20/1) hingga Minggu (20/4), Lampung Selatan memasuki tahapan masa transisi darurat ke pemulihan.

Momen perpanjangan masa pemulihan kawasan terdampak tsunami ini harus menjadi pembelajaran semua pihak. Untuk pemkab misalnya, harus menyiapkan lahan-lahan yang dapat dipergunakan untuk huntara. Jika masih ditemukan adanya warga pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda, pemkab dapat melakukan langkah untuk memindahkan mereka ke bangunan huntara yang lebih layak huni.

Pembangunan huntara ini harus memperhatikan beberapa aspek. Mulai dari perencanaan, land clearing, pembangunan rumah, sarana-prasarana air bersih, MCK, jalan lingkungan huntara dengan rigid beton atau paving, drainase. Huntara juga harus terhubung dengan instalasi listrik dan juga jaringan listrik PLN dengan memasang jaringan tiang-tiang listrik.

Pemkab menargetkan sedikitnya ada 468 unit bangunan huntara bisa berdiri dengan dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, harus ada koordinasi dengan semua instansi terkait. Dengan demikian, apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Masa transisi darurat ke pemulihan yang dimulai sejak Senin (21/4) hingga Selasa (21/5) ini juga mesti memperhatikan bahwa huntara tersebut dibangun dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa. Selain itu, konstruksi huntara juga tahan gempa dan mengakomodasi lokasi yang berada di wilayah pesisir.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap selama ini pemerintah Indonesia belum memiliki standar huntara bagi para penyintas atau korban bencana alam. Berdasar kajian LIPI, huntara yang kini dibuat cenderung mengabaikan karakteristik lokal.

Pun halnya dengan partisipasi masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang baru pascabencana. Sebab itu, penting sekali menekankan proses pemulihan pascabencana khususnya terkait tempat tinggal dan sumber penghidupan dengan menggunakan pendekatan people-centered. Pembangunan huntara yang memanusiakan manusia. Artinya, aspek sosial tidak bisa ditinggalkan.

Fungsi huntara untuk pemulihan psikologi sejauh ini juga masih kurang mendapat prioritas. Mestinya pemulihan tempat tinggal menekankan konsep aman, nyaman, dan sehat. Oleh sebab itu, harus ada pengawasan dalam menjaga kualitas standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga para penyintas lebih menerima keadaannya.

Tidak kalah penting, informasi akurat tentang mikrozonasi untuk menyesuaikan tempat tinggal dengan tingkat kerawanan bencana. Dengan demikian relokasi yang aman dan nyaman pun bisa tercipta. Pemerintah juga harus memberikan kepastian kapan korban tsunami ini bisa menempati hunian tetap yang lebih aman dan nyaman.

 

 

Tim Tajuk

Berita Terkait

Komentar