#PegawaiHonorer#Satpol-PP#Lamsel

Penghapusan Pegawai Honorer, Satpol-PP Lamsel Tak Ambil Pusing  

( kata)
Penghapusan Pegawai Honorer, Satpol-PP Lamsel Tak Ambil Pusing  
Dok Lampost.co

Kalianda (Lampost.co) -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Pemadam Kebakaran Lampung Selatan tidak ambil pusing terkait adanya kesepakatan Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menghapus pegawai honorer.

Sebab, Satpol-PP dan Damkar Lamsel menilai kebijakan itu hanya untuk perubahan status para pegawai honorer atau tenaga harian lepas menjadi pegawai pemerintah dangan perjanjian kerja (PPPK).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Satpol-PP dan Damkar Lamsel, Heri Bastian saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat, 24 Januari 2020. Dia menilai kesepakatan itu bukan untuk menghapuskan atau merumahkan para tenaga honorer.

"Saya pikir kesepakatan itu bukan untuk mengapuskan semua tenaga honorer. Tapi, hanya status tenaga honorer atau tenaga harian lepas nya yang dirubah menjadi PPPK. Enggak mungkin juga tenaga honorer akan dirumahkan semua. Kalau mau semua dihapuskan, siapa yang mau mengisi melaksanakan tugas ini," kata dia.

Dia menilai kesepakatan Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB dan BKN itu bukan diartikan semua tenaga honorer akan diberhentikan atau dirumahkan. Namun, kebijakan Pemerintah Pusat itu kedepannya tidak lagi namanya tenaga honorer atau lainnya.

"Jadi, para tenaga honorer, THL atau THLS akan dialihkan berstatus ASN. Yang tergolong dalam ASN itu kan ada dua sementara, yakni ada PNS dan PPPK. Kita berpikir positif aja, bukan diberhentikan. Tapi, tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer atau THLS," ujarnya.

Dia mengaku saat ini jumlah personil di Satpol-PP dan Damkar Lamsel sebanyak 547 orang, yakni 440 orang berstatus tenaga honorer dan ASN sebanyak 107 orang. Dimana, jumlah itu masih terbilang sangat kurang.

"Jadi, tidak logis kalau semua akan diberhentikan. Kebijakan pemerintah itu untuk menaikkan martabat para tenaga honorer. Apalagi kami ini tugasnya wajib melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Saat ini personil kami sangat kurang. Malah butuh ditambah bila perlu," kata dia.

Sementara itu, Salah satu personil anggota Satpol-PP di Kecamatan Palas yang enggan namanya disebutkan mengatakan dirinya mengkhawatirkan adanya kebijakan pemerintah untuk penghapusan para tenaga honorer.

"Jelas, khawatir kalau memang ada penghapusan tenaga honorer. Boro-boro diangkat jadi PNS, ini malah mau dihapuskan," kata dia.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar