#penggusuran#bandung#tamansari

Penggusuran Tamansari untuk Penertiban Aset Pemkot Bandung

( kata)
Penggusuran Tamansari untuk Penertiban Aset Pemkot Bandung
Suasana kawasan RW 11 Kelurahan Tamansari, Kota Bandung setelah ditertibkan oleh Pemkot Bandung. Foto: Medcom.id/Roni K

Bandung (Lampost.co) -- Wali Kota Bandung, Oded M Danial, menegaskan eksekusi bangunan di RW 11 Kelurahan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, merupakan penertiban lahan aset Pemerintah Kota Bandung. Penertiban lahan seluas 6.000 meter persegi itu dilakukan pada 12 Desember 2019.
 
"Saya tegaskan, kemarin itu bukan penggurusan, tapi penertiban lahan, aset milik Pemkot Bandung," ujar Oded di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Sabtu, 14 Desember 2019.
 
Oded menuturkan warga yang tinggal di Tamansari telah habis masa sewanya sejak 2010. Pemkot tengah menata kawasan kumuh, termasuk di RW 11 Tamansari dengan membangun rumah deret.

Dia melanjutkan Pemkot Bandung telah menyosialisasikan ke warga RW 11 terkait program rumah deret. Dia menyebut sebanyak 176 kepala keluarga telah mendukung rencana pembangunan rumah deret. Warga terdampak disebut telah menerima kompensasi dari Pemkot Bandung dan uang kerohiman dari pihak kontraktor pembangunan rumah deret.
 
"Warga direlokasi sementara, karena nantinya warga akan kembali ke tempat semula dengan kondisi rumah yang berbeda. Mereka sewanya habis sejak 2010 lalu," beber Oded.
 
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Dadang Darmawan, mengatakan ada enam kepala keluarga yang masih menolak pembangunan rumah deret di Tamansari. Empat orang di antaranya melakukan gugatan ke PTUN Bandung terkait izin lingkungan pembangunan rumah deret.
 
"Semuanya sekitar ada 24 sampai 30 jiwa," tambah Dadang.
 
Ia mengaku lahan tersebut secara hukum milik Pemkot Bandung sejak tahun 1930-an. Program rumah deret pun telah dicanangkan sejak 2017, dengan landasan hukum Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 
"Bahwa negara bertanggungjawab untuk memberikan tempat tinggal dan huni yang layak. Karena lahan itu milik Pemerintah Kota Bandung yang dibeli pada 16 Maret 1930 dengan bukti surat segel jual beli dengan luas 592 tumbak, serta surat jual beli pada tahun 1938 seluas 835 tumbak," ungkap Dadang.
 

Medcom



Berita Terkait



Komentar