#revisiperda#lingkungan

Penggiat Lingkungan: Revisi Perda RZWP3K Tak Prolingkungan Hidup dan Masyarakat Pesisir

( kata)
Penggiat Lingkungan: Revisi Perda RZWP3K Tak Prolingkungan Hidup dan Masyarakat Pesisir
Penggiat lingkungan mengeluarkan pernyataan sikap bersama menolak revisi Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K di Sekretariat Walhi Lampung, Kamis, 17 September 2020. Dok.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penggiat lingkungan di Lampung terus menyuarakan ketegasan menolak dan membatalkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Revisi tersebut dinilai tidak memedulikan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir.

Hal tersebut disuarakan dan diperjuangkan Walhi Lampung, LBH Bandar Lampung, KBH Lampung, PBHI Lampung, Mitra Bentala, Kawan Tani, Yashadhana, ELSAPA, Wanacala, PKBI Lampung, SP Sebay Lampung, Matala Lampung, Poltapala Lampung, Masapala, Mapala Ardenaswari, dan anggota individu di Walhi Lampung yang menyatakan sikap bersama untuk menolak revisi tersebut. Revisi Perda RZWP3K yang dilakukan atas inisiatif DPRD Lampung saat ini sudah masuk Program Legislasi Daerah DPRD Lampung.

"Walhi beserta lembaga anggota, anggota individu, dan Dewan Daerah Walhi Lampung serta jajaran tegas menolak revisi Perda RZWP3K. Perda tersebut sudah baik dan tidak perlu direvisi kembali," kata Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, Kamis, 17 September 2020.

Ada beberapa temuan dan alasan penolakan yang dilakukan Walhi Lampung, pertama tidak ada kebijakan nasional yang jelas dijadikan dasar oleh DPRD Lampung untuk merevisi Perda RZWP3K dalam kurun waktu kurang dari lima tahun serta tata cara revisi atau perubahan terhadap perda tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena tanpa dilakukan pengkajian dan evaluasi terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.

Kedua, dalam proses penyusunannya cacat administrasi karena tidak didahului dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai dasar dalam merevisi Perda RZWP3K dan dalam rangka memastikan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Ketiga, inisiatif DPRD Lampung dalam merevisi perda ini merupakan hal yang perlu dipertanyakan karena dasar yang digunakan DPRD (dalam hal ini surat dari Kemenko Maritim & Investasi, Kementerian Perhubungan, bupati Tanggamus, dan bupati Pesawaran) ditujukan kepada eksekutif. Padahal, eksekutif juga memiliki hak mengajukan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga hal-hal yang diusulkan DPRD Lampung untuk dimasukkan dalam revisi tersebut merupakan suatu substansi yang telah tertuang dalam Perda Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Lampung.

"Keempat, tidak ada evaluasi terhadap implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai dasar untuk dilakukannya revisi terhadap perda tersebut," katanya.

Kelima, naskah akademik yang disusun tidak selaras dengan kepentingan lingkungan hidup, masyarakat pesisir, dan berkeadilan gender serta adanya perbedaan konsep antara alasan DPRD Lampung dan naskah akademik dalam revisi Perda RZWP3K. Selain itu, dalam revisi perda ini juga tidak cukup hanya berdasarkan naskah akademik, melainkan harus dilandaskan dan didasari dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Ia menilai kesimpulan naskah akademik dalam revisi Perda RZWP3K sudah tergambar jelas arah kebijakan tidak prolingkungan hidup dan masyarakat pesisir karena mengedepankan aspek ekonomi. Selain itu juga dalam naskah akademik tersebut juga tidak selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Lampung tahun 2019-2024 dengan rencana revisi Perda RZWP3K.

"Padahal sebagaimana kita ketahui bersama sampai saat ini pemerintah masih mengesampingkan perekonomian dan keberlanjutan masyarakat pesisir dan lebih mengedepankan ekonomi korporasi yang berbasis kapitalisme," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar