#KPK#PolemikKPK

Penggalan Surat Perintah Penonaktifan 75 Pegawai KPK Beredar

( kata)
Penggalan Surat Perintah Penonaktifan 75 Pegawai KPK Beredar
Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Polemik tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin melebar. Beredar penggalan surat perintah penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan.

Penggalan surat itu ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam surat itu tertulis 75 pegawai yang gagal itu bakal diserahkan ke atasannya.

"Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana yang dimaksud (yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan) agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut," berikut bunyi poin kedua pada putusan surat itu.

Surat itu tercatat mempunyai salinan. Salinan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas (Dewas) KPK, serta 75 pegawai KPK untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri belum bisa mengonfirmasi penggalan surat itu. Ali akan mengecek terlebih dahulu kebenaran surat itu.

"Kami akan melakukan pengecekan, keabsahan potongan surat tanpa tanggal dan cap kedinasan yang beredar tersebut," kata Ali melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Mei 2021.

Ali mengatakan KPK tengah menyelesaikan tahapan pengalihan pegawai menjadi ASN. Lembaga Antikorupsi tidak ingin masalah status kepegawaian pekerjanya digantung terlalu lama.

"Kami menyayangkan beredarnya potongan surat tersebut," ujar Ali.

Ali meminta masyarakat tidak langsung naik pitam dengan kabar tentang tes wawasan kebangsaan yang beredar. Lembaga Antikorupsi bakal terbuka dalam proses alih status pegawainya.

"Kami mengingatkan agar publik berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh KPK, baik lewat juru bicara maupun seluruh saluran komunikasi resmi yang dimiliki KPK," tutur Ali.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar