#lmapung#pesisirbarat

Pengembangan Potensi Pesisir Barat Butuh Sinergi Semua Pihak

( kata)
Pengembangan Potensi Pesisir Barat Butuh Sinergi Semua Pihak
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pesisir Barat menyusun beberapa kajian, di antaranya penyusunan peta potensi investasi dan grand design kependudukan yang melibatkan para pihak terkait (OPD). Dok/Bappeda Pesisir Barat

Krui (Lampost.co) -- Wilayah Pesisir Barat sangat kaya potensi.  Peran pemerintah, swasta (investor),  dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut secara optimal.

Untuk itu, pada tahun 2019,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pesisir Barat menyusun beberapa kajian, di antaranya penyusunan peta potensi investasi Pesisir Barat dan grand design kependudukan yang melibatkan pihak terkait (OPD).

Kepala Bappeda Pesisir Barat, Zukri Amin, MP, mengatakan kabupaten itu memiliki cukup potensi untuk dikembangkan. Potensi tersebut, meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, industri , pariwisata, dan lainnya. Namun, hal itu terbentur keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mrngembangkan potensi tersebut. Sebab itu, pemkab membutuhkan peran serta swasta pemilik modal (investor) dan masyarakat.

Untuk memberikan informasi terkait potensi yang dimiliki Pesisir Barat diperlukan media informasi yang bagus dan tepat. "Sebab itu, keberadaan peta potensi investasi daerah dapat menjadi media penting dan harus dimiliki pemkab. Peta potensi investasi ini menjadi media efektif agar terselenggara komunikasi antara pemkab dan para calon investor," katanya.

Dia menjelaskan kegiatan penyusunan peta potensi  investasi dan grand design kependudukan dimaksudkan untuk memberikan masukan dan arahan investasi yang kondusif bagi para calon investor sehingga ekonomi di Pesisir Barat berkembang. Tujuannya agar pemetaan potensi investasi, identifikasi klasifikasi, dan inventarisasi dapat menjadi basis data yang berisikan seluruh informasi tentang potensi investasi.  Dengan demikian, terumus pemetaan potensi investasi di kabupaten itu dan bentuk strategi promosi investasi di Pesisir Barat.

"Sedangkan tujuan penyusunan grand design kependudukan, yaitu untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan di kabupaten ini. Kegunaan sebagai acuan utama untuk seluruh pihak terkait dalam pembangunan daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan kependudukan," katanya.

Dia menambahkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah bergantung pada potensi yang dimiliki serta manajemen pengelolaan potensi potensi itu. Untuk itu, daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengelolaan potensi daerahnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pemberdayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat harus mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memanfaatkan sumber sumber daya secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah diperlukan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha swasta.

Pemerintah yang memiliki keterbatasan anggaran membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun pengusaha swasta. Kondisi ini berlaku di seluruh kegiatan pemerintah, baik pusat maupun daerah termasuk di Pemkab Pesisir Barat.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar