#danadesa#pengelolaan#lampura#beritalampung

Pengelolaan Dana Desa Diutamakan Kemandirian Desa

( kata)
Pengelolaan Dana Desa Diutamakan Kemandirian Desa
Ilustrasi. (Dok.Lampost.co)

KOTABUMI (Lampost.co)--Pelaksanaan dana desa di daerah harus melibatkan banyak pihak, mulai dari perencanaan hingga realisasi. Namun, kenyataannya banyak desa yang menggunakan pihak ketiga untuk membuat perencanaan penggunaan dana desa.

Inspektur Kabupaten Lampura, Mankodri, mengatakan pihaknya telah menindak lanjuti temuan tersebut, bahkan ditemukan ada beberapa item pengeluaran seperti uang makan-minum, rapat, publikasi dan lainnya dimakukan dalam laporan.

"Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, benar itu sesuai dengan anggaran didalam APBDes. Nah, untuk kejelasan diperbolehkan atau tidak kita harus turun kelapangan untuk mempelajari lebih lanjut. Tapi kalau baik, ya tidak dikerjakan sendiri secara mandiri dengan melibatkan aparaturnya sehingga memberikan andil dalam pemerataan pendapatan aparatur desa," kata Mankodri, Rabu (12/6/2019).

Berdasarkan informasi di lapangan, banyak desa melaksanakan perencanaan dana desa hanya dilakukan beberapa orang saja. Bahkan tidak sedikit hanya sang kepala desa, sehingga untuk mempercepat proses pelaporan dilakukan menggunakan jasa pihak ketiga.

"Itu yang kita sayangkan, seharusnya mereka berkoordinasi dengan satuan kerja tempatnya bernauang. Yakni, DPMD tapi ini kan tidak seolah tidak mau diketahui orang.  Dan didalam APBDes itu tidak dijelaskan melalui pihak ketiga, sehingga kami tidak tahu kalau di lapangan demikian adanya," katanya.

Pihaknya akan melihat terlebih dahulu akar permasalahannya. Mulai dari peraturan sampai permasalahan yang ada dilapangan. Sehingga dapat dicarikan solusinya, tanpa menimbulkan masalah lainnya. "Dan menyikapi ini, kita akan menurunkan tim kelapangan untuk melihat keadaan sebenarnya. Untuk diketahui secara pasti detail permasalahannya, mereka jugakan anak pemerintah daerah. 

Kabid Pemdes, DPMD Lampura, Habibie mewakili Kepala Wahab, mengatakan  seharusnya ada kemandirian desa dalam merealisasikan ADD dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing desa. Dan bilamana itu tidak dapat dilaksanakan, harus menyertakan surat tidak mampu sehingga dapat dicarikan formulasinya.

"Ya kita tahu keadaan sumber daya yang ada di wilayah perdesaan. Tapi kalau mereka tidak mampu dan harus menggunakan pihak lain harus melaporkan atau menyertai dengan surat keberatan. Sehingga tidak berkembang liar dilapangan, inikan tidak ada dan kami tidak mengetahui secara pasti fakta dilapangan seperti apa," tambahnya.
 

Fajar Nofitra

Berita Terkait

Komentar