pilkadabawaslu

Pengawasan Pilkada Bandar Lampung Terancam Terhambat

( kata)
Pengawasan Pilkada Bandar Lampung Terancam Terhambat
Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candra Wansah. Lampost.co/Salda Andala

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bandar Lampung hingga saat ini belum menerima tambahan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp19 Milyar.

Saat ini, Bawaslu Bandar Lampung baru menerima 37 persen atau Rp7 miliar dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disepakati sebesar Rp19 miliar. Dana yang ada hanya bisa digunakan sampai akhir Agustus 2020.

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candra Wansah mengatakan saat ini dana yang ada hanya sampai akhir Agustus. Padahal, pihaknya memerlukan dana tambahan Rp5 miliar di awal September dikarenakan tahapan pengawasan yang semakin ketat dan kegiatan semakin padat.

"Dana tambahan kemarin Rp1 miliar dari pemkot hanya sampai akhir Agustus saja. Untuk September kami menginginkan dana tambahan Rp5 miliar dikarenakan kegiatan pada September sangat padat. Untuk mencukupinya kami membutuhkan Rp5 miliar," ujarnya kepada Lampost.co, Rabu 5 Agustus 2020

Selanjutnya, jika Pemkot Bandar Lampung tidak menstransfer kebutuhan tambahan di awal September 2020,  tahapan pengawasan dan kegiatan di Bawaslu akan terancam terhambat.

"September, Oktober, dan November sudah sangat padat dan diharapkan pemkot sudah 100 persen mencairkan sisanya sesuai NPHD. Di bulan tersebut kegiatan melibatkan banyak perangkat-perangkat," ujar Aktivis Pemuda Muhammadiyah Lampung itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari APBD.

Dalam aturan tersebut seharusnya pemerintah kota pada 15 Juli sudah mencairkan dana seratus persen ke kas Bawaslu.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar