#penimbunan#bbm

Pengamat Unila: Sanksi Pidana Hanya Dikenakan ke Penimbun, bukan Pembeli BBM Subsidi

( kata)
Pengamat Unila: Sanksi Pidana Hanya Dikenakan ke Penimbun, bukan Pembeli BBM Subsidi
Polda Lampung menggerebek gudang penimbun bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Jalan Yos Sudarso, Garuntang, Bandar Lampung. Lampost.co/Putri Purnama


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Eddy Rifai menyebut sanksi pidana hanya bisa dikenakan kepada penimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menurut Eddy, belum ada pasal yang mengatur penadah atau pembeli yang tidak memenuhi syarat/tidak layak menggunakan BBM bersubsidi.

"Belum ada pasal yang mengatur soal itu, hanya penimbun," katanya, Rabu, 7 September 2022.

Baca: Warga Pesibar Ditangkap karena Timbun BBM Bersubsidi Modus Modifikasi Tangki Mobil

 

Dalam UU itu, pelaku bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. 

"Dalam Pasal 117 pun diatur pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dapat pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar," jelasnya. 

Sobih AW Adnan








Berita Terkait



Komentar