#ott#inspektoratlamtim

Pengamat Sebut OTT Inspektorat Harus sampai ke Persidangan

( kata)
Pengamat Sebut OTT Inspektorat Harus sampai ke Persidangan
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat hukum Unila, Budiono, mengapresiasi OTT yang dilakukan Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Lampung terhadap oknum Inspektorat Pemkab Lampung Timur HS dan HW. Dia meminta perkara ini harus transparan disampaikan ke publik dan harus berlanjut hingga ke meja persidangan dan terungkap secara gamblang.

"Kita apresiasi OTT Polda Lampung terhadap ASN Inspektorat Lamtim tersebut," ujarnya, Selasa, 7 Juli 2020.

Berita Terkait: Polda Enggan Beberkan Identitas 2 ASN Tersangka OTT 

Dia berharap perkara OTT Lampung Timur ini memberikan efek jera terhadap oknum Inspektorat di seluruh daerah Lampung. Dia juga berharap perkara ini harus berlanjut hingga ke meja persidangan dan terungkap secara gamblang.

Menurut dia, Inspektorat seharusnya memberikan contoh yang baik guna mencegah penyalahgunaan wewenang OPD di daerah. Jangan sampai digunakan untuk melakukan pemerasan hingga menimbulkan imaji negatif terhadap lembaga pegawasan tersebut.

"Penindakan bukan selesai OTT, tapi diserahkan ke atasan. Jangan tegas, tapi tidak sampai ke persidangan," katanya.

Pernyataan Budiono juga sejalan dengan perkembangan OTT yang dilakukan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung terkait pungli oknum Inspektorat Lampung, dengan dua tersangka yakni auditor berinsial MM dan ED. Kasus tersebut hingga kini belum sampai persidangan.

MM awalnya terkena operasi tangkap tangan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung, pada 10 Oktober 2019, usai memeras Dinas Perindustrian terkait laporan pertanggungjawaban anggaran. Malamnya, ED menyerahkan diri, usai MM ditangkap dan diperiksa.

Dari keduanya diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp11 juta dari dua amplop. Perinciannya Rp10 juta berisi 100 lembar uang pecahan Rp100 ribu, dan Rp1 juta 20 lembar pecahan uang Rp50 ribu.

Berita Terkait: Bupati Lamtim Serahkan ke Penegak Hukum Terkait 2 ASN Terjaring OTT

Hingga saat ini belum diketahui apakah perkara tersebut sudah sampai ke meja persidangan, namun berdasarkan penelusuran Lampost.co, perkara tersebut belum pernah menjalani persidangan di PN Tipikor Tanjungkarang, sejak keduanya dijadikan tersangka.

Namun, perkara tersebut terdaftar di Kejaksaan Tinggi Lampung dengan nomor perkara 1104/L.8.1/Ft.1/10/2019 dan  1105/L.8.1/Ft.1/10/2019 dengan dua tersangka MM dan ED.

Pokok perkara pada keduanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pada Rabu, 10 Oktober 2019, sekitar pukul 10.30 WIB, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, yakni uang Rp10 juta. Terkait dengan pengurangan temuan pada pokok-pokok hasil pemeriksaan di Dinas Perindustrian Lampung Tahun 2019.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 12 Huruf e atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Status perkara tersebut hingga saat ini berdasarkan data yang diakses di Kejaksaan Tinggi Lampung masih berstatus prapenuntutan.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar