#APBD2019#bandarlampung#pengamat#takprorakyat

Pengamat Sebut APBD 2019 Tidak Prorakyat

( kata)
Pengamat Sebut APBD 2019 Tidak Prorakyat
Ilustrasi. (Dok.Lampost.co)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pengamat ekonomi Universitas Lampung Nairobi menilai jomplangnya besaran belanja langsung denganan belanja tidak langsung membuktikan Pemprov Lampung masih menerapkan pola lama. "Saya melihatnya kepentingan internal Pemprov masih lebih diutamakan dibanding dengan kepentingan masyarakat dalam belanja langsung," kata dia kepada Lampost.co, Kamis (29/11/2018).

Menurutnya, yang paling ideal adalah belanja langsung diupayakan lebih besar sehingga bisa memberikan efek kepada kepentingan publik dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jika APBD Lampung tahun 2019 sudah disahkan dengan porsi belanja pegawai yang lebih dominan, diharapkan organisasi perangkat daerah bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan publik.

"Kalau sudah terjadi, jadi bagaimana agar belanja yang sudah ditetapkan, organisasi perangkat daerah menjadi lebih baik dan akan memberi pelayanan yang lebih baik lagi," ujarnya.

Dengan anggaran belanja pegawai yang besar, kata dia, diharapkan bisa meningkatkan gairah kerja dan keprofesionalan birokrat di lingkup Pemprov Lampung. Misalnya aparatur sipil negara atau ASN bisa mengorganisasi pemerintahan agar bisa memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat.

APBD Lampung tahun anggaran 2019 sudah disahkan DPRD, Rabu (28/11). Dalam APBD tersebut, proyeksi pendapatan daerah Rp7,7 triliun dengan porsi belanja daerah mencapai Rp7,6 triliun.

Alokasi belanja tidak langsung (BTL) mencapai Rp4,65 triliun dan belanja langsung Rp2,99 triliun. Dengan komposisi tersebut, BTL untuk belanja pegawai mencapai 61,18% dan belanja pembangunan hanya 39,34%.

Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni menilai ada ketimpangan yang besar dalam APBD 2019 antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Pihaknya berharap pemerintah berikutnya bisa memperbaiki penyusunan anggaran tersebut. “Bantuan Sosial masuk belanja tidak langsung. Jadi memang saya kira idealnya 45% belanja langsung dan 55% belanja tidak langsung,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Aprilliati menjelaskan dalam pembahasan APBD tahun 2019, tidak ada alokasi dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pos anggaran Biro Hukum. Tahun 2016 lalu, sempat dialokasikan dana bantuan hukum masyarakat miskin Rp400 juta, tapi kegiatan belum terlaksana karena belum ada turunan peraturan gubernur.

Ia berharap Perda Bantuan Hukum No 18 Tahun 2017 bisa dibuat aturan turunan berupa pergub sehingga. "Berdasar pada hasil hearing kemarin, pergubnya belum dibuat padahal berbagai organisasi bantuan hukum (OBH) sudah membantu dengan mengumpulkan draf," katanya.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Zulfikar menjelaskan pihaknya menunggu petunjuk Kemenkumham agar Pemprov Lampung bisa membuat pergub sesuai dengan kaidah dan sinkron dengan pusat. Niat baik pemerintah bisa memberi bantuan hukum kepada rakyat miskin sudah diatur dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. "Mereka akan menerbitkan pedoman bagi pemerintah daerah tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar