pilkadabandarlampungwalikota

Pengamat: Poin Dasar Keputusan Bawaslu Tak Kompeten

( kata)
Pengamat: Poin Dasar Keputusan Bawaslu Tak Kompeten
Pilkada. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Akademisi Universitas Lampung (Unila) Ari Darmastuti menyebutkan keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa dijadikan alasan Bawaslu untuk mendiskualifikasi Eva Dwiana dan Deddy Amarullah.

Sebab, Bawaslu Bandar Lampung yang mengawasi sejak proses pilkada dimulai menyatakan tidak ada pelanggaran netralitas ASN. Persoalan itu hanya diberi sanksi disiplin sedang dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan semua itu sudah diselesaikan.

"Fungsi Bawaslu melakukan pengawasan setiap tahapan pilkada  hasil pengawasan dituangkan dalam laporan pengawasan masing-masing tahapan pilkada. Jangan sampai ketidakkompetenan Bawaslu menyebabkan kerugian bagi paslon," katanya, Rabu, 20 Januari 2021.

Ia mencontohkan, prinsip hukum tidak berlaku surut ketika ditetapkan lalu dibatalkan karena peraturan perundang-undangan yang ada.

" KPU sudah menetapkan dan Bawaslu juga ikut tanda tangan. Jadi tidak bisa dianggap itu tidak terjadi. Itu sudah terjadi dan proses sudah selesai jika ingin pembatalan sebelum pemungutan suara," ujarnya.

Kemudian poin selanjutnya pembatalan diakibatkan karena pemberian insentif kepada kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)  Bandar Lampung sebesar Rp200 ribu. Hal itu pun dilaksanakan jauh sebelum tahapan pilkada dimulai.

"Bantuan yang diberikan kepada linmas, kader PKK, dan RT itu diberikan sebelum ada tahapan pilkada yang akhirnya menimbulkan ikatan psikologis bukan ikatan politik imbal balik. Kalau pemberian bantuan hanya diberikan menjelang pilkada orang juga akan berpikir, tapi memang tugas pemkot memberikan bantuan kepada ormas dan sebagainya,"katanya.

Kemudian, ASN yang berpihak kepada Eva Dwian ada mekanisme hukum yang berlaku . Selama tidak ada tindakan dan sanksi hukum yang bermuatan hukum tetap. "Itu tidak bisa dijadikan dasar hukum pengambilan keputusan pembatalan paslon atas dasar pejabatan tidak netral karena sudah ada lembaga yang menangani itu," katanya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar