#beritalampung#bandarlampung#pencemaran

Pengamat: Pemprov Lampung Jangan Klaim Sepihak Soal Pencemaran Limbah di Lamtim

( kata)
Pengamat: Pemprov Lampung Jangan Klaim Sepihak Soal Pencemaran Limbah di Lamtim
Dedy Hermawan saat ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu. Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (Lampost.co): Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan mengatakan pemerintah jangan asal klaim jika pencemaran limbah di Lampung Timur (Lamtim) tidak berpengaruh pada masyarakat.

Menurutnya status limbah harus diperjelas oleh orang yang berkompeten di dinas lingkungan hidup dan harus menyampaikan apa adanya jika memang limbah. Bila bukan limbah harus ada data akurat.

"Pemerintah tidak boleh tergesa-gesa kalau itu bukan limbah. Kalau memang itu limbah dan jelas mengancam keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat jangka panjang, pemerintah harus gerak cepat untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di masyarakat," kata Dedy saat dihubungi, Jumat, 22 Juli 2022.

Menurutnya, dalam hal ini Pemprov Lampung harus membuka diri untuk berdialog dengan aktivis lingkungan atau NGO lingkungan. "Jangan terlalu instan dan cepat menentukan sesuatu, dan harus membuka ruang dialog," katanya.

Dalam kasus ini, menurut Dedy, pemerintah tidak boleh reaktif dengan membuktikan secara sepihak. "Kalau memang itu Pertamina mau BUMN atau swasta ketika memang terbukti itu limbah berbahaya harus diusut tuntas, minta selesaikan persoalan limbah ini. Jika tidak ada maka harus disanksi," ujarnya.

Dia menegaskan kasus ini harus jadi pembuktian Pemprov Lampung untuk menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat bukan BUMN. Menurutnya jika pihak Pertamina lamban dalam mengurus limbah, maka pemerintah harus turun tangan otoritasnya, bila perlu tindakan tegas bersama dengan masyarakat sipil ikut mengintervensi terhadap Pertamina.

"Kepentingan masyarakat lebuh utama dibanding segala-galanya, tidak ada urusan itu BUMN atau korporasi. Ini urusan kepentingan bersama karena itu hadirnya pemerintah bertindak tegas," katanya.

Adi Sunaryo






Berita Terkait



Komentar