#lhkpn

Pengamat: Pejabat Malas Melaporkan LHKPN Akibat Budaya Korupsi Masih Melekat

( kata)
Pengamat: Pejabat Malas Melaporkan LHKPN Akibat Budaya Korupsi Masih Melekat
Pelaporan LHKPN. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pejabat Lampung yang wajib melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) terdapat 2.974 orang. Namun, baru 429 orang yang menunaikan kewajiban tersebut. Jumlah itu terdiri atas satu pejabat eselon I, eselon II (52), eselon III (243), dan kepala sekolah (133). Jumlah tersebut dinilai masih sangat rendah.

Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan budaya korupsi yang masih melekat di pejabat instansi pemerintah Lampung menjadi penyebab utama.

"Kalau dilihat yang malas buat LHKPN pertama tidak jujur, tidak bersih, menunjukkan budaya korupsi yang masih mengental. Hal ini tidak bisa ditolerir aparat penegak hukum," kata Yusdianto, melalui sambungan telepon, Minggu, 27 Maret 2022. 

Baca juga: KPK Ingatkan Pejabat Lampung Lapor LHKPN 2021

Menurutnya, banyak pejabat saat ini berpikir untuk korupsi. "Ya saking melekatnya seperti itu," katanya. 

Sementara, LHKPN menjadi salah satu upaya agar pejabat terbuka dan transparan terhadap kekayaan yang dimilikinya. 

"Harus ada upaya paksa dari KPK agar tidak bandel dan ngeyel untuk melaporkan harta kekayaan mereka," jelasnya. 

Ia pun menyarankan agar Pemerintah Provinsi Lampung menyebutkan nama para pejabat yang masih malas melaporkan kekayaannya sehingga diketahui publik. 

"Harus ada upaya luar biasa kalau pejabat masih mangkir lapor," tuturnya. 

Sementara bagi yang tidak melaporkan hingga batas waktu 31 Maret harusnya mendapatkan sanksi. "Gajinya disetop negara. Saya berharap ada tindakan tegas buat mereka yang ngeyel," katanya. 

 

 

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar