#Korupsi#OTTKPK#Kemendikbud

Pengamat: OTT THR Kemendikbud Sangat Memalukan

( kata)
Pengamat: OTT THR Kemendikbud Sangat Memalukan
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: MI

Jakarta (Lampost.co) -- Pengamat Pendidikan Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan, Andreas Tambah merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas percobaan gratifikasi dari Universitas Negeri Jakarta kepada sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Andreas, ini tindakan yang sangat memalukan.

“Sangat memalukan, di situasi saat ini masyarakat tengah mengalami kesusahan akibat pandemi, ini menurut saya keterlaluan,” ungkap Andreas kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2020.

Bukan tanpa sebab, gratifikasi ini dilakukan oleh lembaga yang mengurus pendidikan dan karakter para calon penerus bangsa. Seharusnya, kedua institusi ini dapat memberi teladan soal integritas.

“Walaupun nominalnya tidak besar, tapi sebagai institusi pendidikan harusnya memberikan contoh yang baik, ini malah sebaliknya,” tegasnya.

Meski begitu, ia mengaku tidak kaget dengan OTT percobaan gratifikasi ini. Pasalnya, Andreas menyebut sebuah penelitian pernah menunjukkan, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu Kementerian terkorup.

Hal itu berdasarkan data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) pada 2012 lalu, dari 10 Kementerian/Lembaga Negara yang Berpotensi Paling Terkorup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di peringkat ketiga.

“Bukan hal istimewa, dari dulu memang dicap demikian,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap OTT ini menjadi yang terakhir di Kemendikbud. Ia juga berharap upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendikbud merupakan upaya untuk memperbaiki citra Kementerian.

“Mudah-mudahan karena ingin Kemendikbud Bersih, kalau Irjen punya tendesi seperti itu ya bagus, memperbaiki citra kementerian pendidikan dan kebudayaan, dari dalam punya tujuan yang bagus. Membersihkan image tidak seperti dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, dirinya tidak akan memberi toleransi untuk tindakan seperti ini. Ia pun akan terus meningkatkan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Kami akan terapkan sanksi terhadap pihak-pihak di bawah kementerian yang terbukti terlibat dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan integritas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nadiem.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar