#viruscorona#lampung

Pengamat Nilai Social Distancing dan Maklumat Belum Efektif

( kata)
Pengamat Nilai Social Distancing dan Maklumat Belum Efektif
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat kebijakan Publik Dedi Hermawan, mengatakan protokol yang ada sementara, seperti Social Distancing dan maklumat kapolri, dirasa belum cukup efektif. Hal itu terbukti dengan meningkatnya Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pemantauan (PDP) hingga pasien positif, di Lampung.

Pertama, Dedi meminta agar semua apratur pemerintahan baik pemprov, pemkot, pemkab, kepolisian dan instansi lainnya, segera melaksanakan evaluasi secara rinci. Karena, ia menilai koordinasi lintas instansi yang telah berjalan belum maksimal.

Dari ODP, PDP hingga positif segera ditracing track record nya, sehingga titik penyebab munculnya bisa langsung diputus atau diperketat.

"Misalnya, pascaevaluasi rinci, antarsatuan, PDP, ODP, maupun positif, ternyata dari jalur imigrasi, baik darat laut dan udara. Tindakan esktra harus diambil segera mungkin, mempersempit ruang gerak, hingga yang paling ekstrim menutup atau mengunci, demi putusnya rantai ini," ujar Dedi, Jumat, 27 Maret 2020.

 

 

Kemudian, evaluasi lainnya, yakni menganalisa jalur sebaran PDP dan ODP, maupun positif. Misalnya, di tempat keramaian seperti taman, pusat hiburan, kafe, kedai dan lainnya.  Jika memang ada tracing mengarah ke sana, Dedi menyarankan Pemkot atau pemerintah harus ambil kebijakan, dengan mengeluarkan aturan menutup tempat tersebut. Bukan hanya sekedar imbauan guna mendisplinkan masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan yang sudah ada.

"Misal ada tracing tempat keramain jadi penyebaran, hal ekstrim harus diambil, yakni wajib ditutup, taman gajah misalnya, atau karaoke, diskotik, karena mereka tempat yang sifatnya sekunder, apalagi aware masyarakat kita masih kurang, saya lihat masih saja ada yang abai," katanya.

Kemudian, untuk titik keramaian yang sifatnya primer, seperti pasar tradisional dan supermarket, peningkatan pengawasan harus lebih dijalankan hingga ke level yang maksimal. Karena butuh kajian ekstra jika menutup pusat perbelanjaan yang mana itu merupakan kebutuhan primer.

"Kalau pasar, emang harus dikaji ekstra. Kalau social distancing dan sop yang sudah ada enggak efektif, tapi hasil tracingnya tempat tersebut memiliki peran penyebaran, pengawasan harus ekstra. Hal yang paling ekstrim, pemerintah berani menutup. Karena berdasarkan data penyebaran terjadi peningkatan. Ini sudah ada contohnya semi lockdown,  di salah satu kabupaten di Jawa Tengah," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar