#pilkada#kampanye

Pengamat: Jangan Politisasi Penanganan Covid-19 untuk Dulang Suara

( kata)
Pengamat: Jangan Politisasi Penanganan Covid-19 untuk Dulang Suara
Pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Darmawan Purba. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penanganan Covid-19 di masa menjelang pilkada maraknya dipolitisasi, terutama oleh calon petahana, dengan memanfaatkan alokasi dana pemerintah. Padahal, alokasi penanganan Covid-19 adalah hak masyarakat untuk mendapatkannya.

Pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Darmawan Purba mengatakan seyogianya calon kepala daerah lain memberikan pencerahan kepada masyarakat kalau bantuan tersebut dari pemerintah yang uangnya sendiri berasal dari rakyat.

"Calon lain juga perlu memberikan pencerahan terhadap warga. Memanfaatkan bantuan ataupun penangan Covid-19 untuk mendulang suara adalah etika yang tidak baik," ujarnya kepada Lampost.co, Rabu, 21 Oktober 2020.

Dia memaparkan bagaimanapun bantuan pemerintah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dana yang diambil dari kantong masyarakat. Artinya, anggaran dari masyarakat kemudian bermutasi lagi ke masyarakat.

Oleh sebab itu, diharamkan bagi siapa pun yang memanfaat itu untuk kepentingan politiknya. "Diharapkan calon petahana tidak melakukan politisasi. Masyarakat layak mendapatkan apa yang menjadi haknya, tak perlu diselundupkan dengan embel-embel kepentingan politik untuk mendulang suara," ujarnya.

Banyak program yang bisa ditawarkan calon, seperti salah satunya bagaimana calon terpilih bisa mencegah ataupun menghentikan penyebaran virus korona dalam visi-misinya yang disampaikan depan publik.

"Alangkah sangat baik bagaimana para calon menyampaikan program yang mampu mencegah ataupun menghentikan penyebaran Covid-19 di depan publik," katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar