#pajak#pemkot

Pengamat Hukum: Tidak Pakai Tapping Ada Dugaan Penggelapan Pajak

( kata)
Pengamat Hukum: Tidak Pakai Tapping Ada Dugaan Penggelapan Pajak
Ilustrasi. Salah satu rumah ditutup sementara oleh Pemkot karena tidak mematuhi aturan terkait pemasangan tapping box. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat hukum dari Universitas Lampung Budiyono menilai tindakan pengusaha tidak mematuhi aturan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk memakai tapping box patut dicurigai.

Dikhawatirkan terdapat dugaan tindakan penggelapan pajak dilakukan oleh oknum pengusaha, untuk menyampaikan retribusi pajak tidak sesuai dengan yang didapat dari konsumen.

"Para pengusaha ini hanya menyampaikan pajak yang diterima dari konsumen atau warga kepada Pemkot Bandar Lampung. Dengan adanya tapping box ini dapat mendata berapa jumlah retribusi seharusnya di setorkan," ujarnya, Jumat, 25 Juni 2021.   

Apabila jumlah setoran pajak tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di sampaikan ke Pemkot setempat, maka dapat dikatakan terjadi indikasi penggelapan pajak oleh pengusaha kepada Pemkot Bandar Lampung. 

"Ini bisa terkena hukum pidana karena ada dugaan penggelapan pajak, sebab pengusaha takut data transaksi terekam sehingga tidak ingin menggunakan tapping box," kata dia. 

Untuk tindakan penyegelan restoran penunggak pajak serta tidak maksimal menggunakan tapping box pihaknya sangat mendukung, bahkan jika perlu seharusnya Pemkot lebih memberikan tindakan tegas tidak hanya pendekatan secara persuasif.

"Apabila tindakan persuasif ini tidak juga memberikan efek jera harusnya Pemkot bisa lebih tegas dengan mencabut izin usaha dan lain sebagainya," ujar dia.  

Winarko







Berita Terkait



Komentar