#PPPK

Pengamat: Gaji PPPK Telat karena Kurang Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah

( kata)
Pengamat: Gaji PPPK Telat karena Kurang Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah
Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat Pendidikan Universitas Lampung (Unila) M Thoha B Sampurna Jaya mengatakan kurangnya koordinasi antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sebab gaji guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengalami keterlambatan.

Menurutnya gaji guru honorer dan PPPK mengalami keterlambatan selama sembilan bulan di Kota Bandar Lampung sangat tidak manusiawi. "Kalau lambat dua atau tiga bulan masih biasa, itu sampai sembilan bulan ya. Rasanya kebangetan itu kan menunjukkan koordinasi antara Pemda dan pusat itu lemah sekali," kata dia, Jumat, 30 September 2022.

Selain itu juga, Kemendikbudristek menyebut cepat lambatnya pencairan gaji guru bergantung dari Pemda, dan juga menempuh proses administrasi yang panjang.

Hal itu kata Thoha bukan sebagai alasan jika hanya alasannya adalah administrasi.  "Hal-hal semacam ini nggak boleh terjadi lah. Itu kan menyangkut nasib orang banyak," ucapnya.

Ia juga meminta Pemkot  Bandar Lampung mencari solusi secepatnya. "Mestinya cepat diatasi ya. Mengingat juga  sudah menjelang akhir tahun dan tahun ini kan tinggal hanya 2 bulan lagi habis" kata dia.

Thoha menjelaskan persoalan gaji ini harus diselesaikan karena biasanya akhir tahun pemerintah sudah melakukan tutup buku. "Nah itu juga jangan sampai nanti sudah lewat dari tahun 2022. Alasannya dana harus dikeluarkan karena harus tutup buku. Oleh karena itu harus segera," jelasnya.

Pemda menurutnya harus memikirkan hajat hidup orang banyak karena gaji mereka menghidupi orang-orang di sekitar atau keluarganya. "Bukan (menghidupi) mereka saja, itu kan terkait dengan keluarganya karena atau suami atau istri itu akan punya dampak dalam kebutuhan mereka sehari hari," kata dia.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar