#LAMPUNG

Pengamat: Akses Masuk Tol, Kewenangan Pengelolaan Jalan Ryacudu Harus Jelas

( kata)
Pengamat: Akses Masuk Tol, Kewenangan Pengelolaan Jalan Ryacudu Harus Jelas
Jalan Ryacudu yang sedang dilakukan perbaikan. Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat transportasi Institut Teknologi Sumatera (Itera) Rahayu Sulistiorini mempertanyakan Jalan Ryacudu menjadi kewenangan siapa. Sebab kewenangan tersebut mempengaruhi kualitas jalan. Apalagi Jalan Ryacudu adalah akses masuk tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya yang merupakan BUMN/ pusat.

Kewenangan pengelolaan jalan tersebut harus jelas agar proses perbaikannya tidak terkendala. "Namanya akses tol pasti kendaraan berat ya, baik dari volume maupun muatan kendaraan. Lalu kelasnya juga bukan kelas provinsi gitu ya harus nasional jalan negara," kata Rahayu, Rabu, 02 November 2022.

Jika masih simpang siur kewenangannya, menurutnya,  akan rumit dalam pendanaan untuk perbaikan nantinya. Karena awalanya Jalan Ryacudu adalah jalan provinsi yang kemudian menjadi  akses jadi tol.

"Cuma dari Hutama Karya ini juga gak salah karena ketentuannya sekian meter dari pintu tol mungkin udah lebih, yang perlu ditetapkan adalah status jalan ini secepatnya. Apakah masuk ke jalan nasional? Kalau jalan nasional itu dikelola pusat. Apakah secara khusus dikelola pusat atau balik ke provinsi supaya tahu kewenangan pendanaan di siapa," kata dia.

Dia menambahkan Jalan Ryacudu rusak parah karena memiliki aliran air di bawah jalan.

"Jadi sebenernya mau perbaikan secara keseluruhan harus diperkeras rigid atau beton, cuma masalah belum ada serah terima dari tol ke provinsi, atau dari provinsi karena akses tol harusnya wewenang pusat. Jadi itu prosesnya tidak bisa secara cepat," kata dia

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar