inspektorat

Pengaduan Masyarakat ke Inspektorat Setiap Tahunnya Over Target

( kata)
Pengaduan Masyarakat ke Inspektorat Setiap Tahunnya Over Target
Inspektur Kabupaten Pesisir Barat Edy Mukthar. (dok)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Inspektur Kabupaten Pesisir Barat Edy Mukthar menyatakan  di tahun 2020 pihaknya menangani 30 kasus dari pengaduan masyarakat di kabupaten itu. Sebanyak 60 persen diantaranya merupakan persoalan Dana Desa (DD) di Pekon Pekon yang ada di kabupaten itu. 

"Ya sisanya 40 persen itu diantaranya laporan tentang perselingkuhan, gugatan cerai, ASN enggak disiplin dan lainnya," ujar Edy, ditemui dikantornya, Senin, 11 Januari 2021. 

Menurutnya, dalam setiap tahunnya terjadi over target pengaduan masyarakat (Dumas) yang mereka terima. Namun demikian karena 30 Dumas itu yang teranggarkan maka untuk Dumas tambahan tersebut tetap ditangani oleh inspektorat, namun masuk dalam kategori non budgetting atau tidak teranggarkan. 

"Ya itu 30 itu yang teranggarkan, tetapi sebenarnya masih ada kasus kasus lain yang dilaporkan kepada kami. Dalam empat tahun belakangan ini sebenarnya kami selalu over target kasus yang ditangani dalam setiap tahunnya. Contohnya ada 30 kasus pengaduan yang dianggarkan ternyata yang ada kemudian terjadi 40 kasus, kelebihan kasus pengaduan itu yang tidak teranggarkan, namun tetap ditangani," ujar inspektur.

Menurut Edy, sebenarnya berapapun jumlah usulan pembiayaan penanganan kasus atau persoalan  yang disampaikan pihaknya dalam satu tahun, akan di setujui oleh pemerintah. Namun demikian kata dia karena mempertimbangkan jumlah SDM yang ada di kantor inspektorat setempat yang jumlahnya masih kurang dan sangat terbatas maka pihaknya dalam pengusulan itu selalu memperhatikan jumlah SDM yang ada di kantor tersebut.

"Dalam menyampaikan usulan kami melihat jumlah SDM kami yang disinergikan dengan bujet penanganan kasus yang dibutuhkan. Kalau dana sebenarnya kami tinggal minta, namun takutnya tidak terserap. Sebab itu kami sudah menyampaikan usulan agar jumlah Auditor di kantor ini ditambah idealnya kan sebanyak 60 orang, sekarang kami baru memiliki auditor hanya sebanyak tujuh orang. Demikian pula untuk pejabat pengawas urusan pemerintah daerah kami hanya memiliki tiga orang sementara idealnya atau harusnya yang ada sebanyak 48 orang," jelas Edy. 

 

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar