#thr#lebaran

Pengaduan Masalah THR Capai 1.569 Laporan Sepekan Jelang Lebaran

( kata)
Pengaduan Masalah THR Capai 1.569 Laporan Sepekan Jelang Lebaran
Pembayaran THR. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.569 laporan mengenai masalah tunjangan hari raya (THR) sepekan menjelang Lebaran 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Laporan masalah THR tersebut, tercatat dari berbagai kategori sektor usaha di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, migas, konstruksi, manufaktur, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan terdiri dari THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi covid-19.

"Jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dikutip dari Mediaindonesia.com, Sabtu, 8 Mei 2021.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Kemudian dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.

"Pengawas akan mengawasi pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah untuk pengenaan sanksi administratifnya," pungkas dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar