#Kesehatan#VisruKorona

Pengadaan Vaksin Tidak Akan Menghalalkan Segala Cara

( kata)
Pengadaan Vaksin Tidak Akan Menghalalkan Segala Cara
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir dalam program Special Event Metro TV dengan tajuk 'Vaksin untuk Negeri', Jumat, 20 November 2020. Foto: Dokumentasi Metro TV


Jakarta (Lampost.co) -- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengakui pemerintahan inginvaksin virus korona bisa segera disuntikkan kepada masyarakat. Namun, kecepatan penyediaan vaksin tak akan mengorbankan kehati-hatian.

"Lebih cepat lebih baik, tapi bukan berarti menghalalkan secagala cara," kata Erick dalam program Special Event Metro TV dengan tajuk 'Vaksin untuk Negeri', Jumat, 20 November 2020.

Menurut dia, pemerintah berharap vaksin bisa tiba di Tanah Air pada November atau Desember 2020. Begitu tiba, vaksin tak akan langsung dipakai untuk imunisasi. Pasalnya, vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat harus sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Erick tak masalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) paling cepatmengeluarkan izin penggunaan untuk situasi darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin covid-19 dari Sinovac pada Januari 2021. Hal itu sesuai komitmen menjaga keamanan vaksin dari pemerintah.

"Saya pastikan pemerintah hadir untuk rakyat. Kita lihat ini setiap hari ada korban. Ibu kehilangan suami, anak kehilangan orang tua. Vaksin ini menjadi program Indonesia sehat," beber Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan EUA dapat dikeluarkan BPOM setelah uji klinis tahap satu, dua, dan tiga dilalui. Di luar EUA, ada compassionate use yakni pemberian obat eksperimental yang belum mendapat persetujuan dari otoritas terkait.

Menurut Honesti, compassionate use muncul ketika kasus ebola melanda Afrika. Kala itu belum ada uji klinis yang mapam. WHO memutuskan vaksin uji coba dapat dipakai dengan permintaan dari otoritas setempat.

Di Indonesia, compassionate use dapat diajukan Kementerian Kesehatan sebagai perwakilan pemerintah yang menentukan jenis, merek, hingga jumlah vaksin. Penerapan EUA maupun compassionate use bakal bergantung vaksin mana yang tiba lebih dahulu ke Indonesia.

Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Institute Amin Soebandrio memastikan tiap izin yang diberikan bakal berdasarkan informasi dan bukti ilmiah yang sahih. Salah satu yang bakal dipertimbangkan yakni manfaat vaksin bagi tubuh penerimanya.

"Bahwa (vaksin) kalau diberikan kepada seseorang benefit-nya lebih tinggi. Itu patokan yang tidak bisa ditawar," ungkap Amin.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar