#penerimaanpajak#pajak#beritalampung

Penerimaan Pajak di 2020 Ditarget Capai Rp10,9 Triliun

( kata)
Penerimaan Pajak di 2020 Ditarget Capai Rp10,9 Triliun
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) ditandai antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Eddi Wahyudi, di Balai Keratun Lt.III, Komplek Kantor Gubernur.

Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Eddi Wahyudi di Balai Keratun, kompleks Kantor Gubernur, Rabu, 29 Januari 2020.

Eddi Wahyudi mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan serta penindakan terhadap pengemplang pajak. Hal ini guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Tahun ini Lampung ditarget menerima pajak sebesar Rp10,9 triliun.

"Tak jauh berbeda seperti tahun lalu yakni dikisaran Rp10,8 - 10,9 triliun atau naik 4% dari tahun lalu," kata Eddi.

Fahrizal Darminto menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini dalam memperkuat sinergitas, koordinasi dan kerja sama di antara para pihak. Hal itu bertujuan mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, eflsien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara pemerintah daerah se-Provinsi Lampung dengan Kanwil BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan se-Lampung serta Kanwil DJP Provinsi Bengkulu dan Lampung pada 15 Agustus 2019 lalu," kata Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan secara khusus dalam bidang perpajakan diharapkan partisipasi aktif dari semua pihak, terutama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar