#apbn#anggaran#srimulyani#menkeu

Penerimaan Negara pada APBN 2020 Ditetapkan Rp2.232 Triliun

( kata)
Penerimaan Negara pada APBN 2020 Ditetapkan Rp2.232 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani.Medcom.id/Desi Angriani.


Jakarta (Lampost.co): Penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2020 ditargetkan naik Rp11,6 triliun, menjadi Rp2.233,2 triliun. Tahun kemarin, penerimaan negara dipatok hanya Rp2.221,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan negara itu direncanakan bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp367,0 triliun. Juga Penerimaan Hibah sebesar Rp0, 5 triliun.

"Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2020 direncanakan menjadi sebesar Rp2.233,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Pemerintah akan memperluas basis pajak, mencegah kebocoran pemungutan, hingga mempermudah pelayanan pada wajib pajak untuk memenuhi target itu. Instrumen perpajakan akan menjadi alat dalam pemberian insentif untuk mendukung laju kegiatan dunia usaha dan meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi nasional.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak PPh Badan (super deduction) untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan, serta penurunan/efisiensi biaya logistik demi meningkatkan daya saing.

Untuk sektor industri dan iklim investasi di Indonesia, pemerintah memperluas tax holiday (pengurangan PPh) dan investment allowance (fasilitas pajak dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak).

"Di samping itu, kebijakan kepabeanan juga semakin diarahkan untuk mendukung kemudahan pelayanan ekspor dan impor, sehingga mendorong kemudahan berbisnis dan menurunkan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time)," tegas Sri Mulyani.

Adapun reformasi fiskal di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus dilakukan pasca penetapan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui berbagai upaya penyempurnaan regulasi, pengaturan tarif yang adil dan fleksibel, penguatan pengawasan dan pemeriksaan optimalisasi pengelolaan aset negara dan efisiensi di sektor alam (SDA), serta peningkatan pelayanan dan kualitas layanan publik.

medcom.id







Berita Terkait



Komentar