#korupsi#kpk

Penerbitan DPO Dua Tersangka Korupsi BUMD PT LJU Diproses

( kata)
Penerbitan DPO Dua Tersangka Korupsi BUMD PT LJU Diproses
Ilustrasi korupsi: Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penerbitan Daftar Pencarian orang (DPO) dua tersangka korupsi BUMD Provinsi Lampung, PT Lampung Jasa Utama (LJU), masih dalam proses. Keduanya yakni Andi Jauhari Yusuf selaku Direktur Utama PT LJU dan pihak swasta/rekanan Alex Jayadi.


Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra mengatakan, progress terakhir bidang pidana khusus (Pidsus) Kejati Lampung, telah mengirimkan berkas dan dokumen permintaan penerbitan DPO ke bidang intelijen.

"Ditetapkan dulu sebagai DPO, nanti diproses di Intel. Terakhir saya komunikasi, masih dalam proses" ujarnya, Senin, 13 Desember 2021.

Menurut Made, biasanya harus ada kelengkapan terlebih dahulu dari segi administrasi, kelengkapan identitas dan lainnya.

"Nanti ditindaklanjuti langsung (penerbitan dpo) oleh Intel," katanya.

Baca juga: Selalu Mangkir, Kejati Akan Umumkan Tersangka Korupsi PT LJU di Koran

Hingga kini berkas perkara tersebut terus dilengkapi oleh penyidik. Selain bakal mencari keberadaan pelaku, kejati Lampung juga membuka wacana peradilan secara in absentia. Kejati juga telah melakukan pemanggilan secara terbuka terhadap keduanya via surat kabar tapi tidak digubris.

"Berkas masih proses, tahap satu juga belum," katanya.

Dalam perkara tersebut, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejakaan Tinggi (Kejati) Lampung telah menerima audit kerugian negara, dari BPKP Perwakilan Lampung, untuk korupsi pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi, PT Lampung Jasa Utama (LJU).
Total kerugian negara dari hasil audit mencapai Rp3,158 miliar.

Dalam periode tiga tahun tersebut pemerintahan provinsi sebagai pemegang saham tertinggi telah melakukan penyertaan modal kepada BUMD PT LJU yang jumlahnya mencapai Rp3 miliar. Pada awalnya penyertaan modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Tetapi, faktanya, selama 2016 - 2018 BUMD ini tidak memberikan hasil dan kontribusi kepada pemerintah provinsi.

Hal itu dinilai karena pengelola keuangan melakukan pengeluaran tidak sesuai perencanaan. Perbuatan pengurus tersebut telah bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu pengelolaan BUMD harus memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.

Modus yang dijalankan yakni PT LJU menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan untuk pengadaan batu untuk pengerjaan tol. Ternyata, perusahaan tersebut tidak mempunyai pengalaman dan rekam jejak di bidang tersebut.

Perbuatan kedua tersangka sebagaimana diatur dalam Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Wandi Barboy








Berita Terkait



Komentar