#inpres#penegakanhukum

Penerapan Inpres Penegakan Prokotol Kesehatan Butuh Pengawasan Khusus

( kata)
Penerapan Inpres Penegakan Prokotol Kesehatan Butuh Pengawasan Khusus
Ilustrasi. Medcom.id

Makassar (Lampost.co) -- Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dinilai perlu mendapat pengawasan ketat.

Ahli Epidemiologi Universitas Hasanuddin, Ridwan Amiruddin, menyatakan alangkah lebih baik jika setiap kabupaten dan kota membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan Inpres ini agar bisa berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak positif.

"Ini harus ada pengawasan. Jika tidak, penerapannya akan sama seperti aturan sebelum-sebelumnya," kata Ridwan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 7 Agustus 2020.

Ridwan menjelaskan dengan lahirnya Inpres ini pemerintah daerah telah memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga memungkinkan pemerintah daerah melahirkan regulasi untuk mengisi celah pengelolaan virus korona selama ini.

"Sanksinya juga telah diatur. Baik teguran lisan, tulisan maupun penegakan tegas, seperti penutupan tempat usaha bagi pelaku usaha. Ini akan menjadi upaya pada penggerakan sosial yang lebih pada membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan yang memang telah didorong hingga saat ini," ujarnya.

Namun, Ridwan menilai keluarnya Inpres ini agak terlambat lantaran saat ini penyebaran virus korona semakin besar. Termasuk di Sulawesi Selatan yang sudah mencapai 10.000 kasus. Menurut dia,a pemerintah harusnya lebih cepat merespons saat virus ini mulai muncul pada Maret 2020 lalu.

"Pemerintah relatif lambat merespons persoalan Covid-19 ini. Harusnya respons masif dilakukan sejak Maret, tapi nanti April baru dilakukan dengan begitu masif," ujarnya.

Medcom



Berita Terkait



Komentar