#beritalampung#beritabandarlampung#itera

Peneliti Cyber Security Itera Minta Negara Wajib Melindungi Data Pribadi Rakyatnya

( kata)
Peneliti <i>Cyber Security</i> Itera Minta Negara Wajib Melindungi Data Pribadi Rakyatnya
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Peneliti Bidang Cyber Security Institut Teknologi Sumatera (Itera), Rajif Agung Yunmar, mengatakan kalau negara wajib memberikan perlindungan dan rasa aman bagi rakyatnya. 

Menurutnya, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang disahkan saat ini merupakan usaha dari pemerintah untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang muncul sebagai dampak buruk dunia digital.

"Sebelum disahkan, RUU PDP telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat sampai dengan disahkannya RUU PDP pada hari ini," katanya, saat dihubungi, Rabu, 21 September 2022. 

Baca juga: 13 Titik di Bandar Lampung Rawan Banjir dan Tanah Longsor 

Menurutnya UU PDP ini sudah sejak lama dinantikan oleh masyarakat. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi, di mana data digital merupakan aset yang sangat berharga.

"UU ini dinilai penting untuk melengkapi UU ITE dan KUHP yang tidak mengatur sanksi bagi pihak yang lalai dalam mengamankan data digital masyarakat yang mereka kelola," jelasnya. 

Menurutnya ada UU PDP ini diharapkan ada pasal yang mengatur sanksi bagi pengelola data digital yang lalai. Maka mau tidak mau para pengelola data digital akan berusaha meningkatkan sistem keamanannya agar tidak mudah diretas. 

Rajif mengatakan pihak pengelola data digital disini bukan hanya pemerintah saja, akan tetapi juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, e-commerce, dan semua pihak yang mengelola data digital masyarakat.

"Sedangkan komponen sistem keamanan yang perlu ditingkatkan diantarany tata kelola IT, SDM di bidang IT, infrastruktur IT, perangkat lunak, dan sebagainya," katanya. 

Menurutnya, satu PR besar pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana melakukan sosialisasi, baik kepada masyarakat awam maupun pihak pengolah data digital. 

Berdasarkan studi TIFA Foundation, RUU PDP hanya berorientasi kepada sanksi. Padahal, terdapat beragam level kesadaran dan kesiapan pengendali dan prosesor data di sektor publik dan privat.

"Belajar dari UU ITE, yang notabene telah diterbitkan belasan tahun yang lalu, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya. Misalnya, bagaimana seharusnya masyarakat berhadapan dengan sebuah berita yang terindikasi hoaks," katanya. 

Menurutnya poin sorotan selanjutnya adalah independensi otoritas PDP. Indonesia memerlukan otoritas yang memiliki kompetensi sekaligus adil melaksanakan tugas untuk mengawasi kegiatan pemrosesan data yang dilakukan. 

UU PDP mengamanatkan penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur otoritas pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi (PDP). 

"Aturan tersebut dapat menciptakan otoritas PDP independen dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat," pungkasnya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar