#izinpenelitian#wna#penelitiasing

Peneliti Asing di Lampung Harus Punya Surat Izin

( kata)
Peneliti Asing di Lampung Harus Punya Surat Izin
Sosialisasi perizinan penelitian asing di Gedung Rektorat Unila lantai 2, Kamis (25/4/2019). (Lampost.co/Triyadi Isworo)  

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Ristekdikti RI) mengingatkan bahwa bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing untuk melakukan kegiatan penelitian di Indonesia harus memperoleh surat izin penelitian (SIP). 
 
Kasubdit Perizinan Penelitian Direktorat Pengelola Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Sri Wahyono mengatakan peneliti asing yang ingin memperoleh SIP tersebut harus melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus dilalui oleh para peneliti asing oleh mitra kerjanya (counterpart). 
 
"Hal tersebut bertujuan untuk ketertiban kegiatan penelitian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia yang nantinya penelitian tersebut bisa bermanfaat dalam percepatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan nasional," katanya saat sosialisasi perizinan penelitian asing di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lantai 2, Kamis (25/4/2019). 
 
Ia mengatakan pihaknyapun terus melakukan integrasi sistem dengan semua stakeholder mengenai peneliti asing tersebut. Nantinya si peneliti tidak hanya melaporkan kepada satu atau dua instansi namun ada instansi lain seperti Imigrasi dan Mabes Polri. Permohonan izin penelitian didapatkan dari Menristekdikti melalui Sekretariat Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing. 
 
"Untuk di Lampung ada beberapa peneliti. Namun biasanya peneliti asing ini bukan hanya di Lampung namun diberbagai Provinsi di Indonesia dalam penelitiannya," katanya. 
 
Sementara itu Kasubsi Intelijen Kemenkumham, Andri Nugraha Rana mengatakan khusus di bagi peneliti asing yang akan melakukan penelitian di kawasan konservasi seperti Taman Nasional atau Cagar Alam, wajib melapor kepada Kantor Ditjen KSDAE, Balai Taman Nasional atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI). 
 
"Izin penelitian diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali berturut-turut paling lama 12 bulan," katanya. 
 
Kemudian ia mengatakan peneliti WNA harus memperoleh visa dari Ditjen Imigrasi RI melalui otorisasi visa dikirim kepada KBRI atau KJRO. Peneliti asing dan anggota keluarganya diberi waktu selama 30 hari kalender sejak tanggal kedatangan di Indonesia untuk melapor di Kantor Imigrasi. 
 
"Keterlambatan laporan akan dikenakan sanksi denda oleh Kantor Imigrasi sebesat Rp300 ribu per hari keterlambatan," katanya. 
 
 

 

Triyadi Isworo



Berita Terkait



Komentar