#hakcipta#haki#musik#seni

Penegakan UU Hak Cipta Harus Serius

( kata)
Penegakan UU Hak Cipta Harus Serius
dokumentasi pixabay.com

JAKARTA (Lampost.co)--Penegakan UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta harus menjadi perhatian serius mulai 2019, terutama terkait karya seni dan musik di Indonesia. "Memasuki 2019, persoalan penegakan hak cipta masih menjadi masalah yang mengemuka," kata Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Anang, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Belanda, Jumat (4/1/2019), mengemukakan sepanjang 2018 tidak ada kemajuan yang berarti dalam penegakan UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. Anang Hermansyah menilai persoalan penegakan UU Hak Cipta masih menjadi
pekerjaan rumah pada 2019. Hal itu karena sepanjang 2018 tidak ada kemajuan di sektor ini.

"Saya melihat pada 2019 persoalan hak cipta masih menjadi masalah krusial. Harus ada terobosan dan kehendak politik yang kuat oleh penyelenggara pemerintahan," kata Anang, musisi asal Jember ini, menyebutkan ketiadaan kehendak yang kuat dari penyelenggara pemerintahan mengakibatkan persoalan hak cipta tampak berjalan di tempat.  

Mestinya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara bersama membuat peta jalan soal penegakan hak cipta secara menyeluruh.  "Saya menanti sejak tahun lahirnya UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta hingga 2019 tidak ada aksi konkret, semua masih pada tataran retoris," kata Anang.

Ia menguraikan persoalan hak cipta di sektor musik hingga saat ini masih terjadi karut-marut yang akut. "Performing right" (hak tampil, siar, putar karya lagu) hingga saat ini masih kurang baik. "Saya membayangkan urusan performing right ini dapat dikelola dengan mendorong pemda untuk membuat regulasi di daerah yang isinya soal pembayaran pemakaian lagu di ranah bisnis, seperti konser, kafe, hotel, dan lain-lain. Landasannya UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta," kata Anang.

Untuk menyelesaikan persoalan ini dibutuhkan kerja kolaboratif di internal pemerintahan, seperti Bekraf, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan Kementerian Dalam Negeri. Keuntungan yang bakal didapat, kata Anang, tidak hanya semata-mata bagi musisi dan pencipta lagu, namun akan memberikan kontribusi penerimaan bagi negara.

Dari sektor ini, pemerintah akan mendapat benefit pemasukan penerimaan. "Makanya dibutuhkan kerja kolaboratif, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," kata Anang, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Antara*

Berita Terkait

Komentar