#viruscorona#viruskorona#kesehatan#beritalampung

Penegakan Protokol Kesehatan di Mesuji Dinilai `Mlempem`

( kata)
Penegakan Protokol Kesehatan di Mesuji Dinilai `Mlempem`
Sejak 11 Juli 2020, tidak ada lagi petugas yang mengingatkan protokol kesehatan di Mesuji. Terlihat pos yang dibuat BPBD Mesuji kosong. Lampost.co/Ridwan Anas

Mesuji (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Mesuji dinilai 'mlempem` menegakkan protokol kesehatan Covid-19 yang berhenti sejak 11 Juli lalu. Semenjak itu tidak ada lagi aparat yang turun ke lapangan menyosialisasikan pentingnya penerapan Covid-19 kepada masyarakat.

Kepala BPBD Mesuji, Syahril, mengatakan jika gugus tugas Coid-19 sudah dibubarkan dan diganti dengan satuan tugas Covid-19. Untuk pendisiplinan protokol kesehatan, pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan. 

"Kita masih menunggu hasil evaluasi. Memang benar pendisiplinan berhenti sejak 11 Juli kemarin," kata Syahril kepada Lampost.co, Minggu, 2 Agustus 2020.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mesuji, Yanuar Fitrian, juga mengakui jika upaya pendisiplinan protokol di Kabupaten Mesuji mengendur. 

"Tidak berhenti, namun agak mengendur. Dengan adanya pasien 01 yang terkonfirmasi ini, kami akan perkuat penggunaan protokol kesehatan," jelasnya. 

Namun, Yanuar tidak mau menjelaskan kendala melemahnya upaya Pemda Mesuji dalam menegakkan protokol kesehatan. Padahal, anggaran sudah tersedia.

Tercatat Mesuji menganggarkan Rp30 miliar lebih untuk menangani Covid-19. Sayangnya, buruknya birokrasi kerap menghambat pencairan anggaran tersebut. Tercatat sudah dua kali anggaran Covid-19 lamban turun karena panjangnya proses birokrasi.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar