#sampah

Penegak Hukum Dianggap Lambat Sikapi Proyek Fiktif TPA Natar

( kata)
Penegak Hukum Dianggap Lambat Sikapi Proyek Fiktif TPA Natar
Tempat pembuangan akhir sampah. Dok


Kalianda (Lampost.co) -- Anggota DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, menilai penegak hukum lambat dalam merespons proyek fiktif tempat pembuangan akhir (TPA) Tanjungsari, kecamatan Natar, Lampung Selatan.

"Sumber dana optimalisasi itu dari negara. Ada informasi dugaan penyelewengan anggaran dari masyarakat, tetapi tidak ditindaklanjuti. Artinya ada pembiaran mau sampai kapan TPA seperti itu," ujar Wahrul, Selasa, 27 September.

Politikus NasDem itu menilai tugas penegak hukum sebetulnya sangat terbantu di tengah era digitalisasi saat ini. Sebab, dugaan tindak pidana terbantu dari informasi media. Hal itu sepatutnya dapat di cek kebenarannya dengan turun ke lapangan.

“Lakukan pengumpulan data jangan menunggu ada yang laporan baru bergerak. Kalau gak ada yang laporan berarti nggak kerja. Jadikan informasi dari masyarakat sebagai rujukan supaya penyelewengan anggaran negara berhenti," kata dia.

Begitu pula Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dinilai tidak sigap melihat adanya penyelewengan anggaran. Apalagi, anggaran optimalisasi TPA tersebut mencapai Rp4 miliar.

"Ada TPA rusak masuk ke lahan pertanian masyarakat sudah sejak lama belum dicek. Kita itu bekerja dari uang masyarakat itu yang perlu diingat," katanya.

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, meminta Pemkab Lamsel bertanggungjawab atas tercemarnya lingkungan sekitar TPA dan lahan pertanian warga. Dia menyarankan Pemkab mengevaluasi pengelolaan limbah tersebut.

"Pemerintah wajib memberikan ganti rugi terhadap lahan yang dicemari dan memulihkan lingkungan yang tercemar," katanya.

Sementara dugaan proyek fiktif juga sepatutnya diusut Kejaksaan. "Kalau benar harus ditindak tegas," katanya.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar