#viruscorona#wabahcorona#beritalampung

Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Harus Terbentuk Sampai Tingkat RT

( kata)
Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Harus Terbentuk Sampai Tingkat RT
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Reihana. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Tim penegak disiplin protokol kesehatan penanganan Covid-19 diminta untuk terbentuk sampai ke tingkat rukun tetangga (RT). Pemerintah daerah di 15 kabupaten/kota juga diharap bergerak cepat untuk membentuk tim penegakan kedisiplinan sampai ditingkat masyarakat paling bawah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung Reihana mengatakan harusnya ada tim penegak disipilin protokol kesehatan sampai tingkat RT. Apalagi saat ini sudah ada Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produkif dan Aman (AKB-M2PA) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga pelaksanaan AKB-M2PA tersebut bisa terimplementasikan dengan baik sampai di lapisan masyarakat.

"Dalam Pergub 45 Tahun 2020 semua adaptasi kebiasaan baru ada disitu," kata Reihana di Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Rabu, 5 Agustus 2020.

Ia mengatakan bisa saja 1 orang TNI, 1 orang Polri, dan 1 orang Satpol PP di tingkat RT sebagai satuan tugas. Bahkan ia mengatakan bukan hanya TNI/Polri dan Satpol PP saja, tapi harus ada unsur kesehatan karena yang lebih mengetahui protokol kesekatan adalah tenaga kesehatan.

Baca: Mau Gelar Lomba Agustusan? Wajib Kantongi Izin dari Satgas Covid-19

"Jadi nanti timnya ada TNI/Polri, Satpol PP, dan tenaga kesehatan," katanya yang juga kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini. 

Sebelumnya Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan di Lampung memiliki desa lawan covid-19. Sampai 1 Juli 2020 di 13 kabupaten, 203 kecamatan, dan 2.435 desa. Sudah ada 83.718 relawan dan 2.269 pendirian pos tim relawan Desa Lawan Covid-19. Sementara untuk pagu dana desa tahun 2020 sebesar Rp2.451.546.091.000.

"Pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi terkait normal baru sampai ketingkat desa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 63 Tahun 2020 tentang Protokol, Normal Baru Desa," katanya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar