#pupuk#pertanian

Penebusan Pupuk Billing System Butuh Kekompakan Petani

( kata)
Penebusan Pupuk Billing System Butuh Kekompakan Petani
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Kalianda (Lampost.co) -- Kelompok tani di Kecamatan Palas dan Sragi, Lampung Selatan, mengalami kendala dalam penebusan pupuk dari program billing system. Penebusan pupuk bersubsidi itu petani dituntut untuk kompak.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Gapoktan Sinar Bakti Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi, Purwanro, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 23 Januari 2020. Dia mengaku pada umumnya program billing system sangat menguntungkan petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

"Selama ini tidak ada masalah atau kesulitan dalam billing system pupuk bersubsidi. Hanya saja, billing system ini dibutuhkan kekompakan dari petani sendiri," katanya.

Dia mengaku petani dituntut kompak dalam penebusan pupuk bersubsidi di Bank Lampung. Jika penebusan hanya sebagian, penyaluran akan mengalami keterlambatan.

"Kalau petani yang tergabung dalam kelompok tani kompak menebus sudah dipastikan dalam dua hari sudah dikirim pupuk bersubsidi itu," ujarnya.

Dia mengatakan penerapan billing system itu hanya terkendala pada jarak tempuh penebusan di Bank Lampung. "Cuma kendala pada jaraknya cukup jauh karena Bank Lampung ada di Kalianda atau di Bakauheni," kata dia.

Hal senada diungkapkan Gapoktan Tani Maju Desa Pulaujaya, Iskandar. Dia mengatakan pihaknya kesulitan saat penebusan dari tingkat petani. "Kendalanya petani ini tidak kompak. Sulit kalau mau mengumpulkan uang untuk penebusan. Padahal, kalau sudah ditebus di bank, penyalurannya cepat," kata dia.

Sementara itu, sejak surat keputusan (SK) pengalokasian pupuk bersubsisi tahun 2020 diterbitkan pada 9 Januari 2020 lalu, hingga kini para kelompok tani di Lampung Selatan belum dapat melakukan penebusan di Bank Lampung melalui billing system.

Menurut sumber yang tida mau disebutkan namanya, pupuk bersubsisi sangat mendesak. Sebab, para petani kini sangat membutuhkan guna melakukan pemupukan. Apalagi, kini petani sudah akan melakukan pemupukan pada tanaman padi dan jagungnya.

"Tapi, kendalanya para kelompok tani belum bisa melakukan penebusan di Bank Lampung melalui billing system. Sebab, input data belum selesai dilakukan Dinas Pertanian Lampung," ujar dia.

Dia menambahkan pada billing system di Bank Lampung belum terdapat kuota pupuk sehingga kelompok tani belum dapat melakukan penebusan. "Pada billing system di Bank Lampung juga belum ada kuotanya. Jadi kelompok tani belum dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi," katanya mewanti-wanti namanya tidak mau disebutkan.

Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-Bun) Lamsel Bibit Purwanto awalnya ngotot kelompok petani sudah dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi melalui billing system.  Namun, setelah dicek kembali, dia mengakui saat ini kelompok tani belum bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi melalui billing system.

"Iya, Mas, belum bisa dilakukan penebusan pupuk bersubsidi. Hal ini disebabkan input data dari kelompok tani ada keterlambatan. Tapi, secepatnya kendala ini akan diatasi. Apalagi, pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan mendesak bagi para petani yang sudah mulai melakukan pemupukan pada tanaman padi dan jagung," katanya.

Sebelumnya, diberitakan Lampost.co, alokasi pupuk bersubsidi di 2020 naik. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 yang didapatkan Lampung Selatan yakni pupuk 52.900 ton urea, 41.300 ton NPK, 8.200 ton SP-36, 5.250 ton Za, dan organik 7.500 ton.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar