#APBD#anggaran

Pendapatan Lampung Timur 2022 Diproyeksikan Rp2,21 Triliun

( kata)
Pendapatan Lampung Timur 2022 Diproyeksikan Rp2,21 Triliun
Bupati Lamtim M Dawam Rahardjo menyerahkan naskah RPBD 2022 kepada Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arief, pada rapat paripurna DPRD setempat pada Senin (22/11/2021). Djoni Hartawan


Sukadana (Lampost.co) -- Pendapatan Pemkab Lampung Timur 2022 diproyeksikan sejumlah Rp2,21 triliun. Sementara proyeksi belanja mencapai Rp2,36 triliun. Hal itu disampaikan Bupati Lamtim, M Dawam Rahardjo saat menyampaikan Rancangan APBD 2022 pada rapat paripurna DPRD Lamtim, Senin, 22 November 2021.

Dijelaskan oleh Dawam, proyeksi pendapatan Pemkab Lamtim sejumlah Rp2,21 triliun tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sejumlah Rp220,460 miliar, dana transfer Rp1,868 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp126,080 miliar.

"Untuk proyeksi dana belanja sejumlah Rp2,36 triliun akan dilalokasikan untuk belanja operasional sejumlah Rp1,67 triliun, belanja modal Rp285,2 miliar, belanja tidak terduga Rp3,6 miliar, dan belanja transfer Rp403,7 miliar," kata Dawam.

Dijelaskan juga oleh Dawam, berdasarkan ketentuan pasal  24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam penyusunan APBD, penerimaan daerah yang dianggarkan merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengeluaran daerah yang dianggarkan merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, diantaranya rencana penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat mendasarkan  informasi resmi pada website Kementerian Keuangan RI perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2022.

Rancangan APBD 2022, lanjutnya, juga disusun secara elektronik, dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun  2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

"Diharapkan agar pembahasan RAPBD 2022 dapat dilakanakan secara konstruktif, dan dapat diselesaikan tepat waktu," ungkapnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar