#pendapatandaerah#lampung

Pendapatan Daerah 2021 Lampung Disepakati Rp7,59 Triliun

( kata)
Pendapatan Daerah 2021 Lampung Disepakati Rp7,59 Triliun
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dan DPRD Lampung menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS provinsi tahun 2021 di Ruang Sidang DPRD setempat, Jumat, 20 November 2020. Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD setempat menyepakati pendapatan daerah Rp7,59 triliun pada rapat paripurna dalam rangka laporan Badan Anggaran DPRD terhadap kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Lampung tahun 2021. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPRD Lampung, Jumat, 20 November 2020.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim menyampaikan saat ini Lampung masih dihadapkan kejadian luar biasa, yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya di Lampung tetapi juga nasional dan global.  

Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, struktur fiskal keuangan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021, pendapatan daerah Rp7,59 triliun. Pendapatan itu terdiri dari komponen, pendapatan asli daerah Rp3,3 triliun, pendapatan transfer Rp4,24 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13,9 miliar.

Kemudian belanja daerah Rp7,48 triliun, dengan komponen belanja operasional Rp5,5 triliun, belanja modal Rp619 miliar, belanja tidak terduga Rp30 miliar, dan belanja transfer Rp1,3 triliun. Pembiayaan daerah dengan komponen, penerimaan pembiayaan Rp58 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp171 miliar.

“Di tengah tantangan pemulihan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 yang diperkirakan masih akan terasa pada 2021, penyusunan KUA/PPAS Lampung 2021 diformulasikan dalam kerangka upaya mengatasi tantangan untuk mampu bangkit kembali menjadi lebih maju dan lebih berdaya saing," kata Nunik.

Selain itu, ujarnya, dengan tetap bersinergi melaksanakan tiga fokus penanganan dampak Covid-19, yaitu penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Semua itu juga masuk kerangka pencapaian target pembangunan sebagaimana RPJMD Lampung tahun 2019-2024 untuk mewujudkan visi rakyat Lampung berjaya.

“Meskipun pada tahun ini dihadapkan pada tantangan kondisi yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19, dengan semangat dan kerja keras serta sinergi antarpemerintah daerah dan DPRD Lampung serta seluruh komponen masyarakat kita bisa melewatinya," ujar Nunik

Ia optimistis Lampung mampu bangkit dan kondisi masyarakat yang aman, berbudaya, maju, berdaya saing, dan sejahtera sehingga visi rakyat Lampung berjaya terwujud. Dengan diselesaikannya tahap kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2021 ini, Pemprov Lampung berharap proses pembahasan dan pengesahan raperda tentang APBD tahun 2021 akan dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. 

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengatakan pihaknya melakukan rapat paripurna dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara melekat. Jumlah anggota DPRD Lampung yang hadir di ruang sidang maupun melalui virtual 57 orang. Pada prinsipnya pihaknya menyetujui penyusunan KUA/PPAS Lampung Tahun 2021 berdasarkan pembahasan bersama.

"KUA PPAS menjadi acuan untuk pembahasan APBD 2021. Kesepakatan tersebut disusun dengan tujuan sesuai dengan standar prioritas. Ke depan target dan sasaran harus bisa dicapai," katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar