cuacakarhutla

Pencegahan Karhutla di Riau dengan Teknik Modifikasi Cuaca

( kata)
Pencegahan Karhutla di Riau dengan Teknik Modifikasi Cuaca
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.

Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah pusat melakukan pembahasan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau secara permanen.  Pembahasan itudilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, saat melakukan kata dia dalam pertemuan dengan Gubernur Riau, Syamsuar, dan Kapolda Riau, Irjen Agung Setia Imam Efendi, saat kunjungan kerja, Sabtu, 18 Juli 2020. 
 
Siti mengatakan Provinsi Riau sudah memiliki sistem dashboard pemantau karhutla yang baik, sehingga mampu berjalan bersama Manggala Agni, BPBD dan instansi terkait lainnya untuk melakukan sistem pengendalian Karhutla dalam kerja Satgas Karhutla Riau.
 
"Dari perjalanan panjang karhutla 10-13 tahun, Riau punya kekhususan. Istilah saya ada fase kritis pertama sejak Maret-Mei. Maka fase kedua kita harus hati-hati mulai akhir Juni hingga akhir Oktober. Semua ini bisa dideteksi," kata Siti, Minggu, 19 Juli 2020.

Siti menjelaskan pencegahan karhutla di Riau sudah dilakukan KLHK bersama BPPT dan para mitra sejak 13 sampai 30 Mei dengan teknik modifikasi cuaca untuk rekayasa jumlah hari hujan guna membasahi gambut, mengisi embung, dan kanal.
 
Menurut Siti dalam waktu dekat akan dilakukan TMC oleh BNPB dan BPPT sebagai antisipasi fase kritis II karhutla yang diprediksi BMKG puncaknya terjadi pada Agustus. Menurutnya pengendalian karhutla juga tidak terlepas dari tata kelola gambut dan pertanian dengan sistem kearifan lokal.
 
"Saya tadi juga minta pendalaman kapolda, bagaimana kondisi Babinsa, Babinkamtibmas, bagaimana konflik yang terjadi di lapangan, seperti apa penyelesaian di tingkat lapangan, ini semua tadi kita bahas," jelasnya.
 
Provinsi Riau mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Bahkan kunjungan kerja pertama dilakukan saat datang ke Meranti, pada 2014. Ketika terjadi karhutla pada 2015, berbagai persoalan di Riau memberikan contoh pembelajaran yang sangat penting bagi penyelesaian masalah karhutla di Indonesia.
 
"Kita mendapatkan solusi dari perjalanan rumit karhutla di Riau. Kita banyak belajar di kejadian 2015, dan akan terus kita tingkatkan lebih baik lagi ke depan," ungkap Siti.
 
Siti juga memastikan penegakkan hukum terhadap oknum pembakar lahan harus terus dilakukan untuk memberi efek jera. Hal tersebut sudah dilakukan sejak 2015 dengan terbentuknya Ditjen Penegakan Hukum hingga sinergisitas dengan lembaga penegak hukum lainnya yang juga terus dilakukan.
 
"Memang tidak gampang, karena harus meningkatkan pengetahuan, dan menyediakan ahlinya. Termasuk yang sudah inkrah pun tidak mudah. Namun yang penting penegakan hukum diterapkan baik administratif, pidana ataupun perdata. Tujuannya memaksa perusahaan mengikuti standar yang diterapkan," beber Siti.
 
Sejak adanya penguatan sanksi hukum, perusahaan wajib memiliki secara lengkap sarana dan prasarana, ahli lingkungan, bahkan tenaga teknis untuk karhutla. Artinya perusahaan berinvestasi cukup besar. Karenanya tidak semua sanksi harus dalam bentuk pencabutan izin.
 
"Pemerintah itu posisi utamanya melakukan pembinaan masyarakat. Pemerintah tidak bisa main hajar, harus sesuai prosedur tentunya. Yang jelas perusahaan terlibat karhutla, pasti diberikan sanksi, baik administratif, pidana ataupun perdata," ujar Siti.

Medcom



Berita Terkait



Komentar