#JKN#BPJS

Penaikan Iuran BPJS Dinilai Tak Masuk Akal

( kata)
Penaikan Iuran BPJS Dinilai Tak Masuk Akal
BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani

Jakarta (Lampost.co) -- Penaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi virus korona (covid-19) dikritik. Pemerintah diminta membuat solusi lain ketimbang menaikkan iuran BPJS.

“BPJS harusnya membantu pengobatan warga tapi iurannya malah naik di tengah pandemi covid-19. Ini tak masuk akal,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Jumat, 15 Mei 2020.

Jerry menyebut masalah kebijakan itu tak hanya terletak pada penaikan iuran. Dia mengkritisi pemberlakuan denda 2,5 persen bagi yang terlambat membayar iuran selama pandemi.

Menurut dia, hal itu bertentangan dengan pernyataan pemerintah soal banyaknya masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini membuat pendapatan masyarakat berkurang, tetapi beban bertambah.

“Kebijakan ini tak konsisten,” tegas Jerry.

Pemerintah, kata Jerry, perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut. Hal itu untuk menjaga kepercayaan publik pada pemerintah.

“Penaikan iuran ini justru akan membuat antipati dan sentimen negatif warga terhadap pemerintah,” tutur Jerry.

Presiden Joko Widodo merencanakan penaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020. Iuran BPJS kesehatan untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II.

Iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan. Sementara itu, iuran kelas III naik menjadi Rp35 ribu per bulan.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar