#Korupsi#Danadesa

Penahanan Tersangka Korupsi Dana Desa di Lambar Ditunda Setelah Dinyatakan Reaktif Covid-19

( kata)
Penahanan Tersangka Korupsi Dana Desa di Lambar Ditunda Setelah Dinyatakan Reaktif Covid-19
Kajari Liwa Riyadi saat ekspose rencana penahanan tersangka korupsi dana desa di Lambar. Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri Liwa meningkatkan status pemeriksaan perkara korupsi dana desa ke tahap II terhadap mantan Peratin Pekon Tebaliokh Kecamatan Batubrak, Lampung Barat (Lambar) Akrom.

Perkara itu direncanakan akan dilimpahkan di awal Januari mendatang. Akan tetapi, saat hendak dilakukan penahanan ternyata hasil rapid test Covid-19 dinyatakan reaktif yang mengharuskan tersangka melakukan isolasi.

"Untuk sementara penahanan diurungkan dan yang bersangkutan diminta isolasi mandiri," kata Kajari Liwa Riyadi, Senin, 28 Desember 2020.

Ia menambahkan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit kepentingan swab test.

"Apakah harus swab atau cukup isolasi" kata dia.

Riyadi yakin yang bersangkutan cukup kooperatif karena belum pernah mangkir saat dipanggil dan diperiksa. Tersangka didampingi keluarga dan kuasa hukumnya datang sendiri ke Kejaksaan tanpa dijemput. Bahkan yang bersangkutan mengaku dirinya pasrah menghadapi proses hukum.

Riyadi menambahkan, Akrom ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara korupsi BUM-Pekon Tebaliokh yang merugikan negara hingga mencapai Rp170 juta.

Ia menjelaskan, secara administrasi pemeriksaan perkara tersebut sudah selesai dan hari ini ditingkatkan ke tahap II dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang awal Januari ini. Menurutnya, berkas perkaranya sudah tidak ada kendala lagi dan segera akan dilimpahkan ke PN Tipikor untuk menunggu jadwal sidang.

Adapun dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh tersangka adalah dana penyertaan modal BUM-Pekon Tebaliokh tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 dengan total Rp170 juta.

Dana penyertaan modal BUM-Pekon itu bersumber dari dana desa mulai dari 2016 sebesar Rp90 juta dan 2017 Rp50 juta yang tidak direalisasikan. Kemudian tahun 2018 sebesar Rp30 disalurkan tetapi tidak sesuai peruntukan.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar