pilkakon

Pemuda Muhammadiyah Tanggamus Kritisi Gelaran Pilkakon

( kata)
Pemuda Muhammadiyah Tanggamus Kritisi Gelaran Pilkakon
Pilkakon Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020. (Dok)


TANGGAMUS (Lampost.co) -- Pelaksanaan Pilkakon Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020, menyisakan banyak permasalahan di 20 kecamatan, 220 pekon, dan tersebar di 734 TPS. Bambang Mugiono, selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus kepada media mengatakan, dari pengamatan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Tanggamus beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya minimnya sosialisasi dari Pemda Tanggamus tentang Pelaksanaan Pemilihan kepala Pekon kepada masyarakat. 
Banyak ditemui penyelenggara yang kelabakan di hari H sehingga pemilihan yang harusnya dilaksanakan mulai pukul 8 bergeser 1-2 jam sehingga masyarakat yang hendak menyampaikan hak pilihnya menjadi urung untuk menggunakan hak pilihnya dikarenakan mundurnya jadwal pemungutan suara. 
Regulasi atau aturan pelaksanaan tidak detail sehingga mempengaruhi teknis pelaksanaan. Fenomena surat suara rusak yang sangat tinggi yang menurut hemat kami banyak dipengaruhi desain surat suara yang kurang pas dan minimnya sosialisasi tentang tata cara pencoblosan, sehingga memungkinkan terjadinya coblos tembus," kata Bambang dalam rilisnya kepada Lampost.co, Kamis, 17 Desember 2020. 

Bambang menambahkan Tanggamus sebenarnya masih sangat baru sekali melaksanakan pemilihan. Di tahun 2018 Pilkada dan 2019 Pemilu yang dalam pelaksanaannya sudah cukup baik diselenggarakan oleh KPU. Namun mengapa dalam pelaksanaan Pilkakon Serentak di tahun 2020 penyelenggaraannya menyisakan banyak permasalahan. Fenomena surat suara rusak di berbagai pekon dengan jumlah yang fantastis membuat banyak publik bertanya-tanya, apa yang salah dalam penyelenggaraan Pilkakon kali ini. Sebagai contoh Pekon Gisting Atas di Kecamatan Gisting, surat suara yang rusak mencapai 1.354 kertas suara, lebih besar dari perolehan suara tertinggi yaitu 1.257 suara. "Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sepertinya perlu banyak berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk dapat menyelenggarakan pemilihan yang lebih baik," ucapnya. 

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Tanggamus menilai jika Pemerintah daerah tidak mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala pekon tahun 2020 ini maka akan berimbas pada partisipasi masyarakat pada gelaran pemilu, pilkada dan pemilihan kepala pekon di masa yang akan datang. 
"Terhadap permasalahan ini pun Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus harus segera mengambil kebijakan strategis agar tercipta iklim yang kondusif di setiap pekon akibat ketidakpuasan para pendukung akibat teknis pelaksanaan yang kurang baik," ungkapnya. 

 

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar