kppu

Pemrov Gandeng KPPU Awasi Persaingan Usaha Tidak Sehat

( kata)
Pemrov Gandeng KPPU Awasi Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ketua KPPU RI Kurnia Toha bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan Peresmian Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jalan Angeran Diponegoro, Bandar Lampung, Rabu 18 Desember 2019. Lampost/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung serta stakeholder terkait terus bersinergi untuk mengawasi persaingan usaha. Hal tersebut untuk menciptakan suasana usaha yang sehat sehingga terwujud peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam peresmian Kantor Wilayah II KPPU Jalan Angeran Diponegoro, Bandar Lampung, Rabu, 18 Desember 2019. Kantor Perwakilan Wilayah tersebut akan mengawasi wilayah Sumatera Bagian Selatan yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. 

Ketua KPPU RI Kurnia Toha mengatakan KPPU merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan visi mewujudkan persaingan usaha dan kemitraan sehat yang mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"KPPU turut memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Serta dalam rangka mendukung proses pengawasan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, KPPU membuka kantor wilayah di Ibukota Provinsi terutama di pusat-pusat perekonomian nasional," katanya.

Menurutnya untuk mendorong iklim usaha yang sehat sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Fungsi pencegahan akan dikedepankan agar tidak ada pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan fungsi penegakan aturan.

"Kedepan komunikasi dan koordinasi akan terus terjalin. Apabila ada pelanggaran terkait persaingan usaha silahkan lapor kepada kami untuk kita tindak lanjuti," tambahnya.

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan secara baik. Maka tata kelola yang baik harus terus dioptimalkan dengan melibatkan pengusaha dan masyarakat. Pihaknyapun menginginkan seluruh pihak bersatu padu bergandeng tangan untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

"Lampung harus menjadi Provinsi yang terpandang. Karena Lampung banyak potensinya diberbagai bidang. Kita harus menjadi tuan di negeri kita sendiri. Lampung Bangkit. Lampung Berjaya," katanya.

 

Winarko



Berita Terkait



Komentar