pemprovbupati

 Pemprov Usulkan 15 Nama Calon Pjs Bupati

( kata)
 Pemprov Usulkan 15 Nama Calon Pjs Bupati
Foto: Gubernur Lampung, Arinal Djunadi saat di temui di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 7 September 2020. Lampost/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan 15 nama pejabat eselon II golongan IVb ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari 15 nama tersebut, Kemendagri akan memilih 5 nama yang akan ditugaskan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Bupati di Lampung Selatan, Pesisir Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Gubernur Lampung, Arinal Djunadi mengatakan nama-nama pejabat tersebut akan diusulkan kepada Kemendagri. Namun, ia enggan menyampaikan siapa saja nama yang diusulkan.

"Belum disetujui, mohon maaf. Saya pegang yang profesional saja. Misalnya, saya menyampaikan nama A, B dan C. Eh nanti tau-tau jadi E, F dan G disana (Kemendagri.red), nanti jadi polemik. Yang penting, bila bupati cuti maka akan ada 5 Plt Bupati," kata Arinal di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 7 September 2020.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menambahkan 15 nama yang diusulkan merupakan pejabat di Lingkungan Pemprov Lampung. Nantinya pihak Kemendagri yang mempunyai kewenangan memutuskan nama Pjs Bupati tersebut.

"Saya tidak bisa memberikan daftar nama-namanya, karena masih usulan. Nanti Kemendagri yang mempunyai otoritas utuk mengesahkan, kalau sudah ada keputusan dari Kemendagri baru diberitahukan," katanya.

Petahana yang akan mengambil cuti kampanye diantaranya Nanang Ermanto (Lampung Selatan), Zaiful Bukhori (Lampung Timur), Loekman Djoyosoemarto (Lampung Tengah), Raden Adipati Surya (Way Kanan), Agus Istiqlal serta Erlina (Pesisir Barat) dan Dendi Ramadhona (Pesawaran).

Sementara di Pesawaran akan diisi Pelakasana Tugas (Plt) karena Wakil Bupati Eriawan tidak maju. Maka, Eriawan otomotis menjadi Plt. Sementara di Bandar Lampung Herman HN dan Metro Pairin tidak boleh mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode memimpin.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Permendagri 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penetapan pasangan calon pada 23 September 2020, masa kampanye 26 September-5 Desember 2020, pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2020 dan pelantikan dijadwalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara Akhir Masa Jabatan (AMJ) di 8 Kabupaten/Kota jatuh pada 17 Februari 2021. 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar