#pajak#parkir

Pemprov Surati Komite Standar Akutansi Masalah Pajak Parkir

( kata)
Pemprov Surati Komite Standar Akutansi Masalah Pajak Parkir
Foto. Dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemprov Lampung telah menyurati Komite Standar Akutansi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kepastian hukum mekanisme penarikan pajak pakir di Rumah Sakit Umum abdul Moeloek (RSUAM) yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemkot Bandar Lampung.

"Ini kan multi tafsir, jadi saya sudah diarahkan oleh asisten I, untuk mengirimkan surat ke Komite Standar Akutansi Pemerintah, sudah sering ke biro ekonomi, atau instansi yang lain ketika ada permasalahan seperi itu," ujar Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Zulfikar, Kamis, 19 Desember 2019.

Dia berharap rekomendasi dari Komite Standar Akutansi, nantinya bisa langsung ditindaklanjuti. "Kita lihat nanti, apapun yang keluar pasti diikuti, namun tugas saya untuk menjalankan arahan Asisten I, nanti seperti apa kedepannya, kebijakan pimpinan," paparnya.

Sementara Asisten I Bidang Kesra Pemprov Lampung Irwan S Marpaung mengatakan, penarikan pajak mengacu pada Undang-undang nomor 28 tahun 2019 pajak dan Retribusi Daerah.

Pemprov mengacu pada pasal 62 ayat (2) poin A yang menyebutkan tempat parkir pemerintah dan pemerintah daerah tidak termasuk objek pajak.  Kemudian Pemprov juga mengacu Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Kan itu kawasan Pemprov, bukan kayak parkir di hotel di mall, kita mengacu sama UU pajak, sama Permendagri BLUD, yang menyebutkan BLUD mempunyai fleksibilitas. Kemudian itu (PT HZL) kan bukan pihak pengelola, tapi pihak penarik (tarif) untuk BLUD rumah sakit," katanya.

Selain itu guna menguatkan payung hukum, Pemprov Lampung sudah menyurati Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu terkait polemik penarikan pajak tersebut.

Kemudian Pemprov mendapat balasan nomor 2708/pk.142/2019 yang menguatkan bahwa pengelolaan parkir tersebut dikelola oleh BLUD, dan bukan merupakan objek pajak Pemkot Bandar Lampung.

"Nah anehnya, ada dua surat katanya, dari dirjen perimbangan keuangan, satu ke kita, satu ke pemkot, makanya KPK kaget waktu supervisi, ini kan sudah di BLUD," paparnya.

Marpaun menyebutkan orang yang menandatangi surat tersebut ke Pemkot Bandar Lampung, dan Pemprov Lampung, merupakan orang yang sama. Sayangnya, ia enggan menyebutkan nama orang tersebut. "Tapi informasi yang saya dapat, orangnya sudah pidah," katanya.

Jika surat dari komite standar akutansi sudah keluar, maka pihaknya akan berkoodinasi dan duduk bersama dengan Pemkot Bandar Lampung. 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar