Pemprov Serahkan Penanganan Kasus Harga Beras ke KPPU

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan penanganan serta keputusan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kasus penjualan harga beras.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi mengatakan, adanya dugaan kegiatan monopoli harga beras yang dilakukan oleh pelaku usaha atau distributor, saat ini tengah ditangani oleh KPPU setempat.

"Soal indikasi adanya kegiatan monopoli harga beras oleh pelaku usaha, ya kami serahkan semua keputusannya kepada KPPU," ujar Kusnardi, Jumat, 15 September 2023.

Baca Juga: KPPU Lampung Bakal Panggil 2 Distributor Soal Kenaikan Harga Beras 

Atas adanya indikasi itu terhadap usaha penjualan beras di Provinsi Lampung, Pemprov pun telah mengetahuinya berdasarkan yang telah disampaikan oleh KPPU. 

Dimana kondisi yang terjadi saat ini terjadinya peningkatan harga beras dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. "Kami juga sudah dipanggil oleh mereka (KPPU Lampung) terkait ini (indikasi monopoli harga), untuk penelusuran dan keputusan mereka yang berhak memutuskan," ungkapnya. 

Baca Juga: Puluhan Ribu KPM di Pesawaran akan Terima Bantuan Beras

Selain itu, Pemprov juga telah berkoordinasi dengan tim satgas pangan guna melakukan penindakan terhadap kegiatan pelanggaran penjualan komoditas pangan di Lampung. 

Sebelumnya, Kantor Wilayah II KPPU Lampung menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh distributor beras dalam penjualan harga beras.

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya peningkatan harga beras secara signifikan terutama untuk beras jenis premium. KPPU menemukan harga yang ada saat ini berada jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah. 

Atas dasar itu, KPPU setempat segera memanggil dua distributor yang diketahui berdasarkan hasil penelusuran di empat pasar di daerah Kota Bandar Lampung, untuk dimintai keterangan dan penjelasan perihal harga penjualan beras di pasaran. 

Ricky Marly