pemprovUMKM

Pemprov - Pusat Sinergi Hidupkan UMKM

( kata)
Pemprov - Pusat Sinergi Hidupkan UMKM
FOTO: Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Lampost/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terus menjalin sinergi untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab, pandemi Covid-19 telah melumpuhkan sektor UMKM. Oleh sebab itu harus bangkit bersama-sama untuk kembali menghidupkan denyut nadi ekonomi.

Merespon hal tersebut Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan pusat dan provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan tugas yang sama yakni melakukan langkah-langkah untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Ia mengatakan pandemi Covid-19 haru dilalui  dengan cara extra ordinary atau cara luar biasa.

"Pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus sama-sama. UMKM ini tidak boleh terganggu," kata Arinal di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 1 Juli 2020.

 UMKM, lanjutnya, memerlukan bantuan maka harus diberikan stimulus. Ia juga sudah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim untuk merangkul dan membantu para penggiat UMKM.

"Tetapi yang paling penting karena objeknya ada di kabupaten/kota maka pemerintah daerah disana wajib berkontribusi juga, karena yang lebih tau kabupaten/kota. Karena provinsi juga mempunyai kemampuan yang terbatas. Provinsi dan Pusat terus jalan," katanya.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung mencatat 1.683 pelaku UMKM dan 80 koperasi di Lampung yang terdampak covid-19. Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dengan 7 program diantaranya layanan toko atau warung pesan kirim, pemasaran online, stimulasi bagi koperasi dan UMKM, memberdayakan usaha produksi koperasi dan UMKM, pelatihan online, kartu prakerja dan memfasilitasi restrukturisasi.

Selain itu, Pemprov Lampung juga membantu membebaskan pajak bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan. Kemudian program Ulta Mikro (UMI) yang mendukung program Kementerian Koperasi dan UMKM melalui program UMI untuk koperasi yang terkena dampak Covid-19 dengan pinjaman dibawah Rp10 miliar yang merupakan nasabah KUR, UMI maupun nasabah non KUR, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi pinjaman subsidi bunga dan pokok.

Sebelumnya, akhir April 2020 lalu, pemerintah pusat menggulirkan lima skema perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi. Pemerintah daerahpun harus merangkul masyarakat agar tetap bertahan dan menghidupkan perekonomian yang ada.

Lima skema dari pusat yakni 1). BLT, Kartu Prakerja untuk UMKM yang miskin dan kelompok rentan. 2). insentif pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar/tahun. PPh UMKM dari 0,5% menjadi 0% selama April-September. 3). Pemberian relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dalam bentuk penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima kredit perbankan. Untuk subsidi pembayaran bunga (Rp34,15 triliun) dan penundaan pokok pinjaman (Rp285,09 triliun). 4). stimulus modal kerja darurat. 5). Kementerian/ lembaga/ BUMN dan Pemda harus menjadi bumper UMKM dalam tahap awal pemulihan. 

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar